https://youtu.be/mZ0KsjaF828

Jakarta, February 2, 2020

Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), which is the largest foreign policy association in Indonesia and in Southeast Asia, is deeply concerned about the recent downturn of political events of Myanmar.

The reported detention of Daw Aung San Suu Kyi and her political allies in the aftermath of the elections in November 2020 is a definite step backward in Myanmar’s already difficult democratic consolidation in recent years. The military take over and its imposition of a state of emergency for one year has no credible legal, political and moral basis and indeed creates yet another bad precedent for Myanmar’s nation-building process.

We recognize that there are scores of elections around the world that are imperfect and messy — burdened by distrust, irregularities and lack of confidence. No electoral differences, however, should be resolved by any form of military intervention. That task should fall to the electoral commission and the constitutional court. The military in Myanmar should not be the judge and arbiter of elections. Indeed, the progression of democracy in Myanmar requires the military to decisively move in the direction of stepping away from practical politics, and not reinforce its strong-arm role in it.

It should be remembered that Indonesia, like Myanmar, also faced painful challenges in the early years of our democratic transition— financial crisis, separatism, weak institutions, political instability, social conflicts, terrorism. Yet, there was never a moment where we lost faith in democracy, and we never turned back the clock. Significantly also, the Indonesian military willingly left politics permanently and completely, and became a professional military subservient to civilian Government and a committed protector of democracy. Regretfully, in the case of Myanmar, after the elections of 2015, the military retained its strong political role in Myanmar’s fragile political system, at the expense of Myanmar’s democratic development.

FPCI calls on Myanmar’s military leadership to ensure the speedy unconditional release of Daw Aung San Suu Kyi and her political associates and all other political prisoners that are now being detained, and to allow them to freely exercise their rightful role in Myanmar’s political process. Daw Aung San Suu Kyi and the National League for Democracy party, which represent a large portion of the Myanmar people, should also be closely consulted in any efforts by the military to resolve this democratic crisis. Any one-sided or exclusive solution will never resolve the underlying political problems in Myanmar. In the event that the military leaders, as they indicated, will hold “fresh elections”, every step should be taken to ensure that the election is conducted by an independent commission, in an atmosphere of free speech, fairness and free from oppression, and would allow international — especially ASEAN — observers to monitor the elections. The election in Myanmar must be decided by the will of the people and not by the design of the political elite.

Despite its persistent political, security and social problems in recent years, Myanmar has come a long way. It should not retreat from its democratic path.

The recent political events in Myanmar also constitute a serious anomaly in today’s ASEAN, which has invested a great deal of time and efforts to support Myanmar’s efforts to promote stability, unity and progress in that country.

The military take-over in Myanmar contravenes the ASEAN Charter, which commits “the peoples and member states of ASEAN to live in a just, democratic and harmonious environment”, and aims “to strengthen democracy, enhance good governnane and enhance rule of law, and to promote and protect human rights and fundamental freedoms.” The ASEAN Charter, of which Myanmar is a signatory, is legally binding to its member-states.

We also urge ASEAN to continue to unambiguously urge Myanmar to live up to the spirit of the ASEAN Charter and the vision of ASEAN Political Security Community. After all, what happens in Myanmar is important not just for Myanmar, but also for the future of our common home Southeast Asia.

Jakarta, 2 February 2021

Dr. Dino Patti Djalal

Chairman of FPCI

Oleh : Dr. Dino Patti Djalal

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), mantan Wakil Menteri Luar Negeri

(Artikel ini diterbitkan di harian Kompas hari Senin, 25 Januari 2021, halaman 6)

Di tengah badai Covid-19 yang terus melanda dunia, kita tak boleh lengah menghadapi satu isu besar lain yang akan jadi ajang pertarungan global: perubahan iklim.

Tahun 2021 adalah tahun strategis bagi masa depan planet bumi dan umat manusia. Pada tahun 2021 inilah akan ditentukan apakah bangsa-bangsa dunia dapat secara praktis menjaga suhu bumi agar tak naik melebihi 1,5 derajat celcius sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Perubahan Iklim Paris lima tahun lalu. Diplomasi perubahan iklim akan tancap gas pada 2021 karena sudah cukup lama menjadi agenda yang tertunda. Sejak Perjanjian Paris 2015, banyak negara yang lamban menepati komitmen mereka. AS di bawah Presiden Trump bahkan menarik diri.

Sampai saat ini, baru sekitar 50 negara yang sudah menyampaikan target penurunan emisi yang ambisius kepada PBB. Yang bergerak jauh lebih cepat dibanding pemerintah-pemerintah dunia justru perusahaan, ormas, LSM, dan generasi muda. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena peluang untuk mencapai stabilitas iklim semakin mengecil. Menurut penelitian, untuk menjaga kenaikan suhu bumi dibawah 1,5 celcius, emisi secara global harus berkurang 50 persen selama dasawarsa 2020-an; berkurang 50 persen lagi selama 2030-an, dan terus menurun 50 persen selama 2040-an.

Umat manusia masih sangat jauh dari target itu. Dalam praktik ekonomi dan gaya hidup bangsa-bangsa dunia sekarang, suhu bumi akan naik sekitar 3-4 derajat celcius. Untungnya, menjelang akhir 2021, timbul sejumlah perkembangan politik, diplomatik, dan ekonomi yang positif bagi dinamika perubahan iklim.

Sejumlah negara produsen emisi besar telah menetapkan target untuk menjadi “carbon neutral” antara tahun 2050-2060, antara lain China, Jepang, Korea, dan Afrika Selatan. Pada hari pertama Presiden Joe Biden berkuasa, AS kembali bergabung di Perjanjian Paris, yang langsung memberikan energi baru dalam diplomasi iklim. Lebih dari 1,000 perusahaan multinasional dunia juga telah menetapkan target penurunan emisi yang “science-based target initiative” (SBTI).

Lemahnya komitmen Momentum baik ini dapat dipastikan akan terus bergulir sepanjang tahun 2021. Namun,  di tengah semua ini, Indonesia masih belum juga bergerak.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perkembangan menandakan perubahan iklim tak lagi jadi prioritas pemerintah. Dewan Nasional Perubahan Iklim dibubarkan sehingga praktis tak ada lagi kebijakan tingkat nasional yang terpadu untuk perubahan iklim. Badan REDD + yang dibentuk setelahnya kini juga tak banyak berfungsi. Isu perubahan iklim turun pangkat menjadi urusan birokratis pada level dirjen dan direktur.

Tanpa dorongan politik, para birokrat ini tidak bisa melakukan gebrakan berarti.

Pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia sempat mengumumkan kepada dunia internasional akan menaikkan target penurunan emisi dari 26 persen menjadi 29 persen dengan patokan tahun 2030. Namun, komitmen ini tak dilanjutkan dan akibatnya tak ada cetak biru, tidak ada rencana aksi dan implementasinya tak jelas. Sementara antarsejumlah kementerian terkait terjadi perbedaan pandangan dan perbenturan kepentingan sehingga komitmen 29 persen hanya menjadi target di atas kertas. Konon perbedaan pendapat ini juga ada di dalam tubuh Kementerian Lingkungan Hidup sendiri.

Target ini juga berlawanan dengan program pemerintah menambah kapasitas listrik 35,000 MW, yang sebagian besar mengandalkan batu-bara (yang merupakan “energi kotor” yang justru akan mengakibatkan peningkatan emisi karbon). Target meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional sebesar 23 persen pada 2025 sampai kini juga masih macet di 9 persen. Mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan mengaku pesimistis target bisa tercapai karena investasinya sangat minim.

Tidaklah mengherankan, Climate Action Tracker (CAT) menyatakan kebijakan perubahan iklim Indonesia “highly insufficient” (sangat tidak memadai). Selain itu, dalam diplomasi perubahan iklim, di pentas global Indonesia tak lagi kelihatan. Dalam Climate Ambition Summit untuk memperingati lima tahun dan mengkaji ulang Perjanjian Paris bulan Desember 2020 (dihadiri lebih dari 70 kepala negara), Indonesia diwakili Menlu Retno Marsudi, yang notabene tak punya kewenangan untuk sektor-sektor terkait perubahan iklim (lingkungan, industri, energi, dan lain-lain), apalagi untuk menentukan target emisi nasional.

Karena itu, pada awal 2021, Indonesia harus menjawab pertanyaan penting: mau menjadi peserta saja atau mau berperan sebagai penggerak/pelopor/pemimpin?

Kalau mau jadi peserta saja, tak usah repot-repot memang. Kita hanya perlu kirim wakil untuk hadir di sejumlah konferensi, isi daftar absen sewaktu sidang, angkat tangan kalau ada voting, dan memberikan statement basa-basi.

Namun, kalau mau jadi penggerak dalam perjuangan internasional akbar ini, urusannya jauh beda. Perubahan iklim harus naik pangkat menjadi agenda strategis Istana, bukan lagi kementerian, dan dipimpin langsung oleh Presiden. Pemerintah harus membentuk suatu mekanisme nasional perubahan iklim agar konsep dan target dalam diterapkan dalam bentuk kebijakan yang nyata. Opsi kebijakan yang bisa dirintis antara lain menerapkan carbon tax (Nilai Ekonomi Karbon), transfer fiskal berbasis ekologis (Ecological Fiscal Transfer), mengkaji ulang perizinan/konsesi berbasis lahan (kehutanan, perkebunan, tambang) yang berpengaruh langsung pada bencana banjir, longsor, kebakaran, dan lainnya.

Pemerintah juga harus mendorong komunitas pengusaha Indonesia, termasuk Kadin dan Hipmi, untuk menghijaukan cara berpikir mereka. “Hijau” di sini tak hanya urusan kehutanan dan plastik, tapi secara sistemik menghitung dan menurunkan emisi karbon dalam praktik bisnis. Dunia usaha Indonesia harus menerapkan paradigma baru (yang mulai melanda bisnis internasional) bahwa bisnis bersih emisi akan meningkatkan—bukan mengurangi—profit.

Investasi hijau Pemerintah juga perlu mendongkrak “investasi hijau”, yang menurut berbagai studi akan lebih banyak menciptakan lapangan kerja dibanding investasi konvensional. Program reforestasi dan penurunan deforestasi harus digenjot, demikian pula realisasi mobil listrik dan gedung nol emisi secara masal. Investasi di sektor energi baru terbarukan, yang selama ini sangat minim, harus ditingkatkan secara drastis.

Strategi Pembangunan Rendah Karbon yang dibuat Kementerian PPN/Bappenas tahun 2019 yang menyatakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 6 persen sekaligus menurunkan emisi 43 persen perlu diimplementasikan secara serius agar tidak menjadi konsep bagus di atas kertas. Pemerintah juga perlu mengupayakan agar strategi pemulihan dari krisis Covid-19 — dengan anggaran stimulus Rp 695,2 triliun pada 2020 dan Rp 403,9 triliun pada 2021— dapat diselaraskan dengan tujuan jangka panjang pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, 30 persen anggaran pemulihan Uni Eropa dialokasikan untuk investasi hijau.

Yang paling penting, sesuai Perjanjian Paris, Pemerintah Indonesia harus segera menetapkan Nationally Determined Commitment (NDC) — istilah multilateral untuk target penurunan emisi — yang jauh lebih tinggi. Target 29 persen yang sekarang menjadi patokan pemerintah sudah tidak cukup lagi dan jauh di bawah standar ambisi dunia.

Kredibilitas Indonesia di sirkuit perundingan internasional tergantung dari kemampuan kita untuk menunjukan sikap progresif dan berani untuk menurunkan emisi dalam wilayah kita sendiri (sekarang Indonesia ranking ke-11 sebagai penghasil emisi karbon terbesar dunia). Ingat: tahun 2009, menjelang perundingan global COP-15 di Kopenhagen, Indonesia menjadi “game-changer” dalam diplomasi perubahan iklim dunia setelah mengumumkan target penurunan emisi 26 persen, yang diumumkan pada saat negara-negara berkembang lainnya belum ada satu pun yang bicara target angka.

Kini, tidak mungkin kita menjadi pemain yang disegani dalam diplomasi iklim sementara target nasional hanya 29 persen. Sebagai perbandingan, China, ekonomi terbesar dan sekaligus produsen emisi terbesar di dunia, telah menyatakan akan mencapai “net nol emisi” (net zero emission) pada tahun 2060. Sebaiknya Indonesia tak menunggu didesak-desak AS, Uni Eropa, Inggris, dan China, baru mulai bergerak mengumumkan target NDC yang lebih tinggi.

Pelajaran Covid-19 terpenting adalah jangan lengah membaca tanda-tanda zaman. Prediksi pandemi sudah ada sebelumnya, seruan untuk berhati-hati sudah ada, dan bahkan peringatan mengenai ancaman pandemi virus berbahaya sudah ada dalam buku putih Kementerian Pertahanan tahun 2015, tetapi tidak pernah dijelmakan dalam kebijakan persiapan dan tidak pernah dianggarkan.

Dalam masalah perubahan iklim kali ini, semua tanda juga sudah ada di depan mata. Tahun 2020 adalah tahun terpanas kedua sepanjang sejarah dunia (setelah 2016). Tujuh tahun terpanas dalam sejarah umat manusia terjadi berturut-turut sejak 2014. Greenland baru-baru ini kehilangan 580 miliar ton es, yang cair karena suhu memanas, yang kalau dihitung-hitung bisa menenggelamkan seluruh California dalam air setinggi satu meter. Di Indonesia sendiri, kita kini banyak menyaksikan intensitas bencana alam yang semakin tinggi.

Semua fenomena ini dipastikan akan semakin memburuk, mengancam sektor industri, pertanian, rantai pasokan, permukiman, infrastruktur, kesehatan publik, air minum, kesejahteraan maritim, dan menimbulkan konflik perubahan iklim (climate conflict and wars).

Kalau suhu bumi memanas naik empat derajat celcius, kita tidak bisa menurunkannya lagi (beda dari krisis ekonomi yang selalu bisa diperbaiki). Ini akan menjadi malapetaka permanen untuk seluruh generasi Indonesia ke depan. Dalam pertarungan besar perubahan iklim tahun ini, Indonesia hanya mau jadi peserta atau maju sebagai pelopor?

The recent controversy over the visit of a German Embassy staffer to the headquarters of the Islam Defenders Front (FPI) shows what happens when a diplomatic event has a brush with domestic politics. Here is what we know. On Dec. 17, 2020, an employee of the German Embassy visited the FPI headquarters in Petamburan, Central Jakarta. Her entry into the compound and the car she arrived in, which bore a diplomatic license plate, was photographed, most likely by an intelligence officer assigned to watch the goings-on at the compound. Two days later, FPI secretary-general Munarman confirmed her visit to the media and the incident went viral. Reports began to surface that the woman in question was a member of Germany’s Federal Intelligence Service (BND).

The Indonesian Foreign Ministry did not verify the speculation, only confirming that the woman was registered as a German diplomat. When the news broke, the German Embassy speedily repatriated the woman from Indonesia, either as disciplinary measure or to shield her from potential uproar. Whatever her intention, visiting the FPI headquarters was certainly poor judgment on her part. Whether a diplomat or an intelligence officer, she was, to say the least, naive and unprofessional in not considering the possibility that the FPI would capitalize on her visit to spark a political circus — which is exactly what happened. After all, the FPI was then in the middle of a huge domestic firestorm: Its leader Rizieq Shihab was engaged in a confrontation with the government and had defied numerous police summonses for questioning over his connection to mass gatherings that violated the COVID-19 protocols.

The German Embassy has issued a statement of regret and apologized for the incident. This did not, however, stop the public outcry and strong responses, or colorful conspiracy theories. In retrospect, what surprised me most is that in the midst of all the noise, no one really bothered to ask the right questions. Very few people took a step back to offer a more rational perspective. (While Padjadjaran University lecturer Arry Bainus, Kompasiana journalist Efrem Siregar and myself were among the very few who did, our voices were drowned out in the sea of protests).

Hardly anyone pointed out that it was inconceivable for the German government to support the FPI in its conflict with the Indonesian government. Hardly anyone argued that the German woman’s visit, bewildering as it was, was not part of some sinister German plot against our nation; or that while the visit to FPI headquarters was politically and diplomatically inappropriate, it was not a “violation of international law”. It takes no genius to figure out that the German government has zero interest in subverting a fellow democracy in the Indonesian government, let alone supporting a local hardline religious group. If this were the case, I am sure it would have caused a big scandal in the German Bundestag.

Germany has a long track record of cooperation with Indonesia. I also noticed that, in the emotionally charged atmosphere, hardly anyone made the crucial distinction between “seeking information” and “committing political intervention”. In the business of diplomacy as well as intelligence, it is our job to meet and talk to people of different persuasions. When I served as ambassador, I obliged all embassy staff, including intelligence officers, to develop wide-ranging relationships and extract useful information. This is not intervention. Intervention happens only if the foreigner turns a conversation into persuasion or inducement to commit political acts.

In the case of the German woman’s visit to the FPI, there was no evidence that she offered any kind of political or monetary support to the group. Perhaps what struck me the most is that hardly anyone defended Indonesian-German bilateral relations. Which is rather odd, considering that Germany is one of Indonesia’s most important partners. This is a bilateral cooperation without baggage, and with much history and positive substance. Given all this, surely somebody from the Indonesian government should have said: “Yes, the German woman was offside, but let’s be reasonable. It was an isolated hiccup and our confidence in Germany as Indonesia’s key partner remains unaffected.” Unfortunately, this did not happen – or at least, that message was neither conveyed to the German government, the Indonesian public nor our politicians. Instead, what prevailed was analysis paralysis and wild conspiracy theories with very little pushback from the government, contradicting the trend of evidence- and science-based perspectives in the COVID-19 era.

The diplomatic gaffe reveals how social media comments and “buzzers” (influencers) now have a greater impact on how we handle international relations — a new phenomenon in Indonesian foreign policy. I would personally caution against relying too much on them for foreign policy guidance. More significantly, it also shows that our foreign policy establishment tends to be timid when it comes to domestic politics, especially when there is too much heat. There is a tendency for reason to back down in the face of overwhelming passion.

This is rather ironic because we always stress the importance of “trust” in the conduct of world affairs. Trust takes a long time to develop and earn. What better way to demonstrate our trust in a long-time friend like Germany than by showing that we stand by them when unintended mistakes happen, and when the relationship is tested. Yes, it probably would have ruffled a few feathers. But diplomacy, after all, is not all about doing what is convenient. Sometimes, it is also about doing and saying the right thing.

Source The Jakarta Post – January 8, 2021

Pandemi Covid-19 telah mengubah perspektif pemerintah maupun pelaku industri dalam berbagai aspek, terutama dalam menjamin ketahanan kesehatan publik, pembangunan ekonomi, dan stabilitas politik. Di bidang ekonomi, setidaknya ada dua implikasi yang harus dicermati dalam mengantisipasi perubahan akibat dampak pandemi. Pertama, pandemi ini telah mendorong evaluasi terhadap global supply chain yang selama ini terpusat di beberapa negara tertentu.

Para produsen global berbondong-bondong mencari alternatif agar rantai pasoknya tetap sustainable dan mampu mengantisipasi disrupsi sejenis di masa mendatang.

Kedua, muncul pelajaran berharga akan perlunya pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan inovasi. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sangat penting guna kepastian dan ketahanan ekonomi kelak.

Kedua dampak tersebut memunculkan pertanyaan bagi Indonesia, bagaimana kita dapat menangkap peluang dari kondisi saat ini untuk bangkit dari resesi ekonomi? Ada dua hal penting yang perlu disorot. Pertama, banyak perusahaan memutuskan untuk merelokasi investasi secara besar-besaran dari China ke negara-negara di Asia Tenggara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada September lalu, terdata sebanyak 143 perusahaan asal Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, Jepang, dan China berencana merelokasi investasi ke Indonesia.

Kedua, ditandatanganinya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang mengkonsolidasi perjanjian-perjanjian perdagangan bebas Asean dengan mitra dagangnya menjadi momentum penting bagi Indonesia agar gencar memanfaatkan peluang investasi dan perdagangan secara maksimal untuk menarik lebih banyak investor asing. Namun, persaingan menarik investasi tidak mudah mengingat nilai investasi global tahun depan diprediksi turun hingga US$1 triliun.

Secara statistik, daya saing Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara di Asean. Indeks kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EODB) Indonesia masih bertahan di peringkat ke-73, di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan Brunei Darussalam.

Bagaimana Indonesia dapat mengungguli negara-negara tujuan investasi lain? Pertama, pemerintah harus memastikan implementasi UU Cipta Kerja berjalan efektif untuk mewujudkan iklim investasi yang lebih baik.

Kedua, pemerintah harus melakukan langkah terobosan dalam memfasilitasi investasi berkelanjutan berbasis teknologi.

Saya meyakini bahwa kunci sukses pembangunan yang berkelanjutan terletak pada teknologi dan inovasi yang memperhatikan aspek lingkungan dan manusia di dalamnya.

Sudah banyak perusahaan melakukan investasi berkelanjutan dengan menghadirkan produk inovatif. Produk-produk mereka dibuat dengan prinsip menurunkan eksternalitas negatif, baik dari aktivitas produksi dan distribusinya. Perusahaan perlu berpegang pada paradigma bahwa solusi ini pada akhirnya menjaga pertumbuhan industri itu sendiri.

Langkah pemerintah dalam merilis sejumlah kebijakan dan insentif untuk mendorong investasi berkelanjutan seperti insentif untuk pengembangan kendaraan listrik dan super tax deduction untuk kegiatan research and development patut diapresiasi. Namun, faktanya investor belum dapat sepenuhnya memanfaatkan insentif yang ada, sehingga perlu dicarikan solusinya.

Melalui dialog terbatas antarpelaku usaha dan pemerintah yang digagas oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), terdapat dua usulan yang perlu dipertimbangkan sebagai solusi bersama untuk meningkatkan potensi investasi berkelanjutan di Indonesia.

Pertama, dialog antara pemerintah dan swasta melalui sebuah platform diskusi perlu dilakukan intensif. Beragamnya tingkat pemahaman atas produk berteknologi tinggi dan inovatif menjadi tantangan tersendiri bagi perumus kebijakan.

Pemerintah menyadari bahwa dibutuhkan komunikasi dan transparansi oleh kedua pihak untuk meningkatkan pemahaman di lapangan dan mencari solusi bersama. Pemerintah diharapkan tetap terbuka untuk menerima informasi, kajian ilmiah dan fakta pendukung lainnya dari berbagai pihak untuk memperkaya proses perumusan kebijakan.

Di sisi lain, swasta juga harus aktif berbagi pengetahuan dan informasi kepada pemerintah, khususnya tentang perkembangan produk inovatif di tataran global.

Kedua, disamping dukungan infrastruktur dan tersedianya sumber daya manusia yang andal dalam penguasaan teknologi, kehadiran insentif pemerintah sangat diperlukan.

Dari dialog yang terlaksana, pihak swasta mengungkapkan bahwa pada dasarnya insentif yang ada belum sepenuhnya mendukung perkembangan produk inovatifnya. Alhasil diperlukan keterbukaan pemerintah untuk menelaah dan merumuskan insentif yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Indonesia harus bangkit dari resesi dan menjadi negara dengan perekonomian yang lebih kuat. Dengan mengedepankan prinsip investasi berkelanjutan, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara pelopor pengembangan industri produk inovatif di Asia Tenggara.

Tidak hanya terbatas pada mobil listrik, baterai kendaraan, dan plastik biodegradable tetapi meluas ke banyak industri lainnya.

Tepat 20 tahun lalu, tahun 1999, bangsa Indonesia mengalami peristiwa luar biasa : propinsi Timor Timur lepas dari NKRI setelah jajak pendapat yang dilakukan oleh PBB. Lepasnya Timor Timur juga dibarengi tragedi kemanusiaan yang ditandai kerusuhan, kekerasan, pembunuhan, pembakaran rumah dan gedung, dan ratusan ribu pengungsi.

Mungkin sulit dipercaya, sampai sekarang tidak ada satupun kajian komprehensif yang mengulas mengapa setelah sekian lama berintegrasi, sebagian besar rakyat Timor Timur akhirnya memilih untuk keluar dari NKRI. 

Silahkan cek di TNI, Polri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, BIN, Lemhanas : tidak ada satupun lembaga negara yang pernah melakukan analisa “lessons learned” mengenai Timor Timur, baik secara individu maupun kolektif. Padahal ini merupakan pertama kalinya suatu propinsi berpisah dari NKRI.

Mengapa tidak ada kajian resmi? 

Saya tidak tahu persis jawabannya, namun kemungkinan besar karena di kalangan Pemerintah dan aparat keamanan waktu itu ada perasaan kalah, malu dan trauma — terutama karena suasana pemisahan yang mencoreng kehormatan di dunia internasional. 

Budaya politik kita cenderung berpaling muka dari hal-hal menyakitkan seperti ini. 

Saya khawatir ada risiko bangsa kita akan mengalami amnesia sejarah yang tidak sehat dalam kehidupan bernegara.

Sebenarnya ada banyak pelajaran yang dapat kita petik dari episode integrasi dan jajak pendapat Timor Timur. Disini, saya pilihkan beberapa contoh untuk catatan kita bersama.

Pertama, di tahun 1999, kita terlalu tergesa-gesa melaksanakan jajak pendapat. 

Kesepakatan untuk melakukan jajak pendapat ditandatangani di New York tanggal 5 Mei 1999, sedangkan jajak pendapat dilakukan tanggal 31 Agustus.

Memang, dari sisi kepentingan Indonesia, jadwal yang “dikebut” ini dimaksudkan untuk mengejar Sidang MPR di akhir tahun, yang diharapkan akan mengesahkan hasil jajak pendapat.

Namun akibatnya, praktis hanya ada waktu 4 bulan untuk mempersiapkan referendum yang begitu rumit, baik dari segi politik, keamanan, logistik dan lain2. 

Dalam timeline sempit yang dipaksakan ini, polarisasi antar kelompok semakin tajam, konflik horizontal di lapangan semakin sengit dan situasi semakin panas.

Akhirnya, banyak kalkulasi yang salah, yang berakhir dengan tragedi. Saya pribadi berpandangan jajak pendapat di Timor Timur perlu waktu persiapan paling tidak 2 tahun — bukan 4 bulan.

Pelajaran kedua : pembangunan ekonomi ternyata tidak otomatis menghasilkan loyalitas politik. 

Dulu, Timor Timur adalah “propinsi termuda” yang secara ekonomi paling dimanjakan. Anggaran pembangunan per kapita adalah yang tertinggi dibanding propinsi lain — dan bahkan konon menimbulkan kecemburuan propinsi-propinsi lain. 

Pemerintah selalu membanggakan jalan, sekolah, beasiswa, gedung, dan segala fasilitas yang kita bangun, dan selalu membandingkannya dengan kondisi ekonomi Timor Timur di masa penjajahan Portugal.

Namun semua uang yang dikucurkan di Timor Timur selama 22 tahun tetap tidak merubah pilihan politik rakyat Timor Timur sewaktu referendum tahun 1999, dimana jumlah yang memilih lepas dari NKRI hampir 4 kali lebih banyak dari yang memilih otonomi dalam kerangka NKRI (78% dibanding 21%). 

Mungkin pembangunan di Timor Timur tidak tepat sasaran, mungkin tidak merata, atau justru menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial, atau banyak korupsinya.

Apapun alasannya, kita waktu itu terlalu cepat puas dengan alibi ekonomi yang dampaknya ternyata sangat terbatas terhadap konflik politik yang semakin membara.

Kita juga perlu memetik pelajaran mengenai “milisi”. 

Saya teringat ucapan Xanana Gusmao kepada saya sewaktu di penjara Cipinang di awal tahun 1999 : pembentukan milisi pro-otonomi berbahaya bagi proses jajak pendapat. Dalam perkembangan selanjutnya, yang dikatakan Xanana Gusmao ternyata benar. 

Walaupun tentunya banyak yang baik, milisi pro-otonomi banyak juga yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap rakyat Timor Timur dalam kampanye menjelang jajak pendapat. Menjelang hari-H, posisi pro-otonomi semakin mengeras, banyak yang menyatakan lebih baik perang daripada berpisah dari NKRI. Akibatnya polarisasi semakin parah, dan kemudian meletus setelah hasil jajak pendapat dumumkan.

Saya yakin cukup banyak rakyat Timor Timur yang tadinya terbuka untuk menerima otonomi namun kemudian berbalik arah karena merasa tidak nyaman ditekan oleh milisi. Disini, kita harus jujur mengakui bahwa kelompok pro-otonomi kalah bukan karena UNAMET (misi PBB yang menyelenggarakan jajak pendapat) “curang” namun karena strategi pemenangan yang keliru dan justru menimbulkan antipati.

Kita juga harus banyak belajar dari cara penanganan hak asasi manusia (human rights). Setelah berintegrasi, legitimasi Indonesia di Timor Timur masih dipertanyakan dunia internasional, sementara opini dunia banyak dipengaruhi oleh pemberitaan mengenai hak asasi manusia. 

Disini, kita harus jujur berintrospeksi. Sikap kita terhadap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia cenderung defensif, tertutup dan kurang tegas / setengah hati. Seringkali, kasus pelanggaran hak manusia yang seharusnya selesai dengan cepat menjadi panjang karena selalu ada saja yang ditutupi dan kemudian ketahuan publik.

Yang paling naas, jaminan keamanan yang diberikan Pemerintah Indonesia dalam perjanjian di PBB akhirnya gagal dipenuhi, sebagaimana tercermin dalam aksi keonaran dan bumi hangus yang mengakibatkan ratusan ribu pengungsi hengkang ke Atambua. Ini sungguh menghancurkan kredibilitas dan martabat Indonesia di dunia internasional. 

Bahkan, ketika 3 staf PBB (UNHCR) yang tidak bersalah dibunuh dengan keji dan mayatnya dibakar di tengah kota Atambua, dunia nampak lebih marah dari Indonesia, bukan sebaliknya. Saya masih teringat rasa malu (shame) yang luar biasa ketika Sidang PBB di New York dibuka dengan mengheningkan cipta untuk para staf PBB yag dibunuh kelompok milisi. Ini merupakan salah satu momen paling gelap dalam sejarah Indonesia. 

Pelajarannya : dalam menangani hak manusia dalam suatu konflik politik, Pemerintah dan aparat harus tegas dan transparan menyikapi segala pelanggaran dari pihak manapun.

Dalam bidang public relations, kita juga babak belur. Di dunia internasional, kita keteter dalam membentuk opini publik. Narasi yang disampaikan diplomat kita terkesan kaku, kurang persuasif dan penuh statistik ekonomi yang hambar. Di lain pihak, pemenang Nobel Perdamaian Jose Ramos Horta dan koleganya mampu memberikan narasi yang kreatif (walaupun kadang fiktif) dan manusiawi, dan menciptakan persepsi bahwa Indonesia menduduki Timor Timur, melakukan penindasan dan pelanggaran HAM. 

Upaya kounter-narasi oleh tokoh Timor Timur yang pro-integrasi juga tidak nendang. Pelajarannya : komunikasi publik yang relatif buruk menjadi blind spot yang akhirnya merugikan posisi Indonesia.

Tentunya banyak lagi pelajaran dari era Timor Timur, berkaitan dengan politik identitas, diplomasi, strategi militer, politik lokal, budaya, pemuda, pendidikan, penanganan wartawan dan LSM asing, dan banyak lagi. Yang penting, pelajaran-pelajaran ini jangan hanya dijadikan bahan omongan informal, namun perlu diteliti dan digali secara sistemis agar menjadi bagian dari institutional memory Pemerintah — dan di diajarkan di Pusdiklat Lembaga2 Pemerintah dan juga Lemhanas.

Sayang sekali kalau pelajaran yang mahal ini justru dimanfaatkan orang lain dan dilupakan bangsa sendiri.

Dr. Dino Patti Djalal, Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia dan mantan Jurubicara Pemerintah RI sewaktu jajak pendapat di Timor Timur.

Source : https://rmco.id/baca-berita/arus-bawah/16775/catatan-dr-dino-patti-djalal-pelajaran-mahal-dari-timor-timur

Which country has Indonesia grown closest to in the last five years? My answer would be: China.

Indonesia's partnership with China is perhaps the most substantial compared to that with other countries.

Indonesia trades with China almost three times more than with the United States. China's investment in Indonesia has been the fastest growing compared to other major investors. The country’s investment in Indonesia in 2017 was 17 times more than its investment in 2007. Chinese tourists visiting Indonesia outnumber American, Australian, Japanese and Russian tourists combined. More Indonesian students are studying in China than in the US. Both sides have announced that Indonesia's Global Maritime Fulcrum (GMF) and China's Belt and Road Initiative (BRI) are compatible. Jakarta supports the BRI (with certain terms) and Beijing supports GMF without qualification. Indonesia-China relations involve ministerial mechanisms, sectoral dialogues and exchanges -- second perhaps only to Indonesia's partnership with Australia.

 President Joko “Jokowi” Widodo has met with President Xi Jinping eight times and has visited China four times. President Xi has visited Indonesia three times.

Yet Jokowi has not visited President Donald Trump at the White House and Trump has neither visited Indonesia since assuming office in 2016.

Indonesia's political establishment understands that China today is not China five decades ago. Many Indonesians believe China represents "the future" in that Indonesia's economic fortunes will be inevitably and increasingly tied to China. Yet, some Indonesians are also wary of the risk of becoming too politically and strategically close to China.

Significantly, while government-to-government and business-to-business relations between the two countries are generally strong, perception from segments of the grassroots remain problematic, with issues such as the influx of Chinese workers, China's fishing boats, Uighur Muslims and wild conspiracy theories. Officials are thus cautious regarding Indonesia’s China policy.

Still, in the past five years, Jakarta's relations with Beijing have warmed much more relative to relations with Washington, DC, which have somewhat cooled.

Jakarta-Beijing relations are being tested by what has happened in the North Natuna waters. The incursion of foreign ships into Indonesia's exclusive economic zone in the Natuna waters is nothing new. But this time the incursion was connected with "overlapping claims" of the “nine-dash line”, the huge public attention and a dangerous brinkmanship between Indonesia’s Navy and China’s coast guard.

Further, the Natuna issue, and hence relations with China, has touched a raw nerve in Indonesian nationalism. Many Indonesians were irked upon learning that China had claimed Indonesian waters in the North Natuna Sea, which implied that China was a country next door, something not taught in their school books.

Indonesians were also amazed that the Chinese ships refused to leave when asked to do so by Indonesian authorities and that it took a presidential visit to Natuna for the Chinese ships to exit from the North Natuna sea waters, but returned again to the area. This is in line with Beijing's strategic behavior in similar situations elsewhere, namely to consistently project that China is a big power and not one to be pushed over.

The skirmish seems to have de-escalated for now. So what’s next? To begin, expect Indonesia's economic cooperation with China to continue and intensify. This is due to the economic complementarity and imperative: President Jokowi has made it clear that Indonesia's economic growth depends much on trade and investment, and China presents itself as the biggest export market and source of a large pool of investment funds. Indonesia and China also have a trade target of US$100 billion in the near future — an ambitious target that Indonesia does not have with other countries. Thus, as one Indonesian official told me, Jakarta will "compartmentalize" the Natuna issue in the larger context of Indonesia-China relations.

Indonesia’s government feels the need to do some rebalancing. Jakarta -Beijing relations will remain close but many "what if" questions are being asked in government circles.

The Natuna issue has forced Jokowi's administration to also see China in geopolitical terms. Jokowi's offer to the Japanese to invest in Natuna is a case in point with regard to rebalancing but it is only the beginning. An important part of this rebalancing is the question of what will happen to Indonesia-US ties. Jokowi may find stronger reasons to visit the US this year or the next. Moreover, despite Washington’s distraction with impeachment and the upcoming elections, we can expect greater efforts to elevate US-Indonesia defense ties, and the full normalization of military-to-military relations.

While Indonesia-US economic relations are lagging far behind those of Indonesia-China, US-Indonesia military-to-military relations are far more substantive compared to similar relations with China. The US and Indonesia have about 220 military cooperation activities annually — far more than what China does with Indonesia. When I asked aspiring generals where I lectured who they prefer — the US or China? — the hands up were overwhelmingly for the US. Defense Minister Prabowo Subianto is also keen to shore up defense ties with the US. It seems clear Beijing wants to avoid acrimonious relations with Indonesia.

Beijing knows that engaging Southeast Asia and embracing ASEAN necessitates positive relations with Indonesia as Southeast Asia's biggest nation. This is why Beijing's response to the recent Natuna row has been much more restrained compared to its harsh response to the Philippines when the latter challenged China's position in the Kalayaan waters. Beijing sent around 100 ships to Kalayaan waters, boycotted its bananas and pineapples, etc. This also explains why media coverage of the recent Natuna issue in China has been much more subdued compared to the loud media and protests against Japan when Chinese boats were seized by Japan in 2012 in a disputed area in the East China Sea. Indonesians therefore don’t need to feel insecure about our legal position in the Natuna waters,which is based on the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and is recognized by ASEAN neighbors.

China's ambition is not to engage in border negotiations but to enhance its strategic presence in the South China Sea. China is not likely to expel any ASEAN claimants’ presence in the Spratlys since that would harm relations with ASEAN. Besides, China's legal position on the nine-dash line is still undeveloped and China is finding it difficult to justify these claims in accordance with UNCLOS.

That is why China is investing in working out the ASEAN-China Code of Conduct on the South China Sea because diplomatically that is presently Beijing’s best option. Finally, more predictability is urgent in dealing with future standoffs. As one Indonesian official said, the North Natuna sea row shows that "there are no rules of engagement on both sides". Despite the government pronouncing "no bargaining" with Beijing, Chinese ships will keep returning to the North Natuna Sea because it is part of China's strategy elsewhere in the South China Sea: to continuously reinforce its presence within the nine-dash line.

Fortunately no shots were fired in the recent row but there must be an understanding to prevent one side from shooting the other the next time around. Diplomatic finesse and creativity on both sides is required.
 

Source : https://www.thejakartapost.com/news/2020/01/28/new-dynamics-emerge-indonesia-china-relations.html

In recent months, the world has witnessed a curious development in U.S. foreign policy: the emergence of a very hawkish, hostile and confrontational policy toward China.

U.S. Secretary of State Mike Pompeo has given a series of speeches attacking China. His speeches present some new themes: they aim specifically at the Chinese Communist Party (CCP), they frame China as an ideological threat (constantly referring to “Communist China,” not just China) and they adopt a blanket (rather than a la carte) attack against China: on the coronavirus, trade, investment, technology, TikTok, the World Health Organization, the South China Sea, Chinese companies and students, democracy, human rights, climate change – the list goes on. It seems that for  the Trump administration, it has become a taboo to say anything remotely positive about China. Indeed, as Pompeo stated, “securing our freedom from the CCP is the mission of our time and America is in a perfect position to lead.”

U.S. Secretary of Defense Mark Esper, at Munich Security Conference this year, also calls China “the biggest threat to world order,” and affirmed that Washington’s principal security concern had shifted from Russia to China.

During his speech at the opening of the United Nations General Assembly last month, President Donald Trump came out throwing punches at Beijing. Trump spent one-third of his 7-minute speech attacking China explicitly – on the “China virus,” trade and the environment – and spent only 34 seconds on the most pressing challenge facing the world: COVID-19. It was the wrong message, to the wrong audience, at the wrong time. By contrast, it was noticed that China’s President Xi Jinping, who spoke at the same podium, did not attack the U.S.

Thirdly, Southeast Asian governments pragmatically see China as an important remedy for their economic predicament. They look around the region, and China comes out as one of the very few countries in the region – indeed, the world – whose GDP growth had gone up, between the first and second quarters of 2020, from minus 6.8 percent to plus 3.2 percent. They also see that China has been able to get COVID-19 under control, meaning that its positive economic projection is likely to hold. More importantly, the Chinese government has continued to reassure Southeast Asians that their pre-COVID-19 economic programs would continue, including the restructuring policy to boost imports to the tune of $10 trillion in the coming years. This is enormously critical for countries in the region whose economies are increasingly reliant on exports.

Southeast Asian countries, who decades ago ignored poverty-stricken China, have now accepted China as an important part of their economic future. China has become a major player in the region for trade, investment, finance, infrastructure, green energy, education, and tourism. Southeast Asia’s trade with China – around $650 billion dollars annually – is almost double its trade with the U.S. Southeast Asians understand that with economic engagement comes some measure of political influence, but they also experienced the same thing with the U.S., and they (or some of them) know how to handle it.

To expect Southeast Asian governments to commit to a blanket opposition to China under these circumstances is totally unrealistic.

Fourth, the Trump administration’s call for democracies around the world to launch ideological battle against China would also irk Southeast Asians. If there is anything that is clear, it is that China has de-ideologized its foreign policy since the 1980s. No one seriously believes that China’s political intention is to turn Southeast Asian nations to communism. Indeed, China’s strategic intention is no longer about spreading communism (as was the case up to the late 1970s), but rather about strategic acceptance, economic engagement and political influence.

Also, Southeast Asian governments are just not interested in meddling with China’s political system. The simple reality is that Southeast Asian governments do not have the intention, will, interest and resources to do so. If they can happily embrace communist Vietnam and Laos within their own region, they can also accept China being what it is. Interestingly, the main street perception in Southeast Asia is that it is the U.S. that is more interventionist than China.

The fifth reason has to do with this: all Southeast Asian countries, except Timor-Leste, belong to the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). To expect them to collectively oppose China would be to undermine the principle of “ASEAN Centrality” – the notion that ASEAN can embrace and be accepted by all the major powers and other players in the region and thus play a central role in bringing everyone to the table. If ASEAN assumes the role of an anti-China bloc, ASEAN would immediately lose its prized “centrality.” In some ways therefore, the Trump administration, in urging Southeast Asians to oppose China, is acting inconsistent with Washington’s professed support for “ASEAN Centrality.”

This is not to say that Southeast Asia’s relations with China are problem-free. Differences do exist between them — on the South China Sea, illegal fishing, Chinese labor and other issues. China’s relations with Southeast Asian countries have had its share of ups and downs and can occasionally be volatile. Some degree of mistrust still exists. But over the years, Southeast Asian governments have learned to engage China in a complex yet growing multi-dimensional relationship in which these differences can be managed.

There is still much room for the U.S. to develop strategic space in the region. Many Southeast Asian countries have gone through re-alignments and may continue to do so. Indonesia, after a period of troubled relations due to the disastrous East Timor referendum, realigned with the U.S. following 9/11, with a focus on cooperation against terrorism. The U.S. can still expect some realignments with some Southeast Asian countries to occur, but these realignments should not be based on a common front against China.

The fact that the Trump administration’s anti-China advocacy is ignored in Southeast Asia gives food for thought for the next U.S. administration. I believe that in the past four years, despite its formidable strategic supremacy, the political credibility (America is seen as such a big mess) and economic relevance of the U.S. has been in relative decline in Southeast Asia.

After next month’s presidential elections, the U.S. will need to change its strategic messaging to the region: it should project itself as a benign, unselfish superpower supportive of the development needs of the countries in the region. It should be less patronizing, and less judgmental — though the latter would be impossible given the political culture in Washington, D.C. It should project confidence rather than insecurity. It should ease up on this presently obsessive ideological crusade. It should focus more on soft power than hard power. It should reaffirm that Washington prizes Southeast Asian countries on their own merit and not in terms of their utility in U.S. strategic competition with China. And it should not go around scolding countries that want to build good relations with China.

In the post-World War II period, the world urged Southeast Asian nations – beset by revolutions, war, proxy war, separatism, territorial disputes, division and mistrust – to get along. After an arduous process, Southeast Asians finally got things fixed: the entire region now is a solid community where peace, cooperation and progress prevail.

Today, Southeast Asians want to get along with the U.S. and China, but they also want the U.S. and China to get along, at least in their region. Is that too much to ask ?

Dr. Dino Patti Djalal is chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). He is also a former Deputy Foreign Minister of Indonesia and a former Indonesian ambassador to the United States.

Source: https://thediplomat.com/2020/10/why-trumps-anti-china-policy-falls-on-deaf-ears-in-southeast-asia/

The preferred policy response of every country threatened by COVID-19 seems to be a lockdown, or severely restricting movement (of people, goods and services) into and out of cities or countries. 

For now, this is undoubtedly the best way to slow down, contain and hopefully roll back the spread of the novel coronavirus within and between nations.

But beating COVID-19 will require much more than a lockdowns, social distancing and travel bans. Even if China, South Korea and Japan succeed in scaling back the virus, that does not mean much if the rest of the world catches it.

Indeed, the World Health Organization (WHO) has expressed serious concern over the "alarming level of inaction" in many countries. Some countries were in denial; some responding slowly or inadequately, and many simply lack the resources to beat the virus. The peak of this pandemic is still nowhere in sight.

To survive this crisis, the world community will need a heavy dose of international cooperation and leadership. 

Herein lies the problem. 

Despite the very compelling need for it, we are still not seeing the intense international cooperation needed to solve the crisis at hand.

One apparent reason is an atmosphere of "every nation for itself". The COVID-19 threat is still so new (only 11 weeks old) with so many unknowns. Terrified by the potential human and economic consequences, affected countries tend to be directing most of their energy inward.

In some cases, cooperation has also been hampered by strategic rivalry, particularly between the United States and China, meaning suspicion and zero-sum thinking continue to guide policy perspectives.

You would expect the pandemic threat is so great that strategic rivals would be persuaded to temporarily shelve their competition; however, this does not seem to be the case.

Worse, in some countries COVID-19 is also feeding narrow-minded nationalism, conspiracy theories, xenophobia and even Sinophobia.

The most important area for international cooperation -- one that would be a definitive game changer -- would be efforts to find a vaccine for the virus.

The challenge here is how to foster the right kind of international cooperation where scientists and researchers from around the world could work together freely and effectively to develop a vaccine, free from political interference and mistrust.

But even when the right vaccine is found someday, it will take some time for it to pass the human testing phase, more time to be legally approved and more time yet to be produced for the billions of world citizens. The common educated guess for the time needed to get a vaccine ready for distribution is 12 to 18 months. 

This is where things would get tricky, particularly if the pandemic remains acute by then. Countries would be lining up in intense competition to access those vaccines, potentially leading to new disputes.

Who would decide which countries get them first? What would be the basis of those decisions? Who would set the price? 

Presently, China, Japan, the US, Germany, the United Kingdom, Russia, Singapore and perhaps a few others are racing to produce vaccines.

There must be a fair international arrangement to ensure all the affected countries are looked after, with the WHO at the center of this process. 

International cooperation would be incomplete without leadership.

As diplomatic history has shown, global challenges usually become more manageable when a country or a small group of countries decides to be at the forefront of the crisis -- taking the lead, applying pressure and persuasion on others, spending resources, pushing boundaries.

Some examples: 

• After the 9/11 attacks, the US took charge by leading a global campaign against terrorism. 
• Europe in recent decades led global diplomacy on climate change. 
• A small group of countries pushed hard for the G-20 Summit as a response to the 2008 global financial crisis. 
• Indonesia and Australia led on problems of people-smuggling and irregular migration in the Indo-Pacific region.

As for COVID-19, along with the shortage of international cooperation, we are still not seeing any strong leadership at the international level. 

The US, with all her immense diplomatic, economic and scientific resources, is typically suited to take up this leadership role. 

The problem here is that, in order to lead the world, you have to want to lead, and all signs indicate that President Donald Trump is simply not interested in playing this role. This is not surprising, as the US is deep into an intense election year; Trump will thus need to amplify his "America First" mantra -- not "save the world".

President Trump's biggest challenge is that the US may well become the next epicenter of COVID-19. The US, in just a very short time, has already passed China and Italy in the number of confirmed cases. Governor Gavin Newsom has warned Trump that California alone was in danger of 25 million COVID-19 cases in the next eight weeks. 

This means the feel-good factor (the historically low 3.5 percent unemployment) that Trump was counting on to win a second term could fast dissipate. His approach to the pandemic will therefore be very US-centric and inward-looking -- despite the US$100 million COVID-19 international aid package recently announced. Trump's political mind will be overwhelmingly consumed on how to impress his local base, not global citizens.

The next obvious leader candidate is Europe. But presently Europe lacks a coherent plan for herself, let alone for the world. European countries are busy enforcing export bans of medical supplies to plug shortages at home. Different European countries seem to have different policy responses to COVID-19; critics say Europe has not shown much solidarity with its own member – Italy. 

For now, the country that comes closest to exercising international leadership is China. Despite initial mistakes, China has earned the rare twin credentials not just as the country with one of the world's highest COVID-19 case number (around 80,000) but also for effectively getting the pandemic under control. Wuhan, where it all started, is no longer under lockdown.

China, more than any other country, has the experience, resources and will to come to the aid of other countries affected by COVID-19.

For instance, China has proactively joined a special ASEAN - China foreign ministers meeting in Laos, held video calls with 17 Central and Eastern European countries, offered assistance to other countries and is helping Indonesia with information, advice and equipment. 

Undoubtedly, China wants to prove a long-standing point, that China is a (more) reliable partner, especially in times of crisis.

Somehow, this has irked the political establishment in Washington, DC. Nonetheless, the US should welcome and appreciate China's goodwill COVID-19 diplomacy. Jeering China for helping other countries at this desperate hour would only make the US look selfish and petty in the eyes of the world community.

Indeed, this pandemic has become a test for global solidarity. Can the crisis force countries to cross their geopolitical fault lines and help one another? Can countries show more compassion, currently an undervalued currency in international affairs? 

The US, in this spirit, should heed the calls by the United Nations secretary-general to ease sanctions on Iran, which has the sixth-largest COVID-19 case number, where one person reportedly dies every 10 minutes due to a lack of resources to deal with the virus. That would be a powerful message to the world that humanity and foreign policy are not mutually exclusive. 

There are certainly some hopeful signs. Japan's government, companies and citizens sent masks and other protective supplies to Wuhan, a move that has been reciprocated by China. Russia, China and Cuba have sent military medics and supplies to help Italy. 

But globally, such outreach is still the exception rather than the rule. It would be good to see this cross-border cooperation emulated and scaled up.

The recent G-20 special summit on COVID-19, held by way of video call, was a good place to start, especially the plan to inject some $5 trillion of economic stimulus globally. Unfortunately, however, underlying tension and mistrust, especially between the US and China, remain, and we can expect to see more of this competitive power play ahead at the expense of global cooperation. 

We may be about to face the perfect storm: Humanitarian disaster, global recession, severe de-globalization, crash of healthcare systems, social breakdown and conflicting nationalism. Neither China nor the US, Iran, Indonesia or any country can insulate themselves from what is to come. 

COVID-19 should be the exception to -- not the extension of --geopolitical rivalry. It should be an opportunity to recover trust rather than advance mistrust. 

In these extraordinary times, I am sure I speak for world citizens that we count on our leaders to bring out their statesmanship and have the courage and imagination to think and work together to fight this pandemic in equally extraordinary ways.

This is a war we should all win.

Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not reflect the official stance of The Jakarta Post.

If you want to help in the fight against COVID-19, we have compiled an up-to-date list of community initiatives designed to aid medical workers and low-income people in this article. Link: [UPDATED] Anti-COVID-19 initiatives: Helping Indonesia fight the outbreak

SOURCE: https://www.thejakartapost.com/academia/2020/03/29/world-desperately-needs-cooperation-leadership-to-beat-covid-19.html

Sejak virus COVID-19 resmi masuk ke wilayah Indonesia, dan dengan pengumuman resmi WHO bahwa COVID-19 telah menjadi pandemi global, Pemerintah RI, sambil terus menenangkan rakyat, perlu memperhitungkan risiko terburuk.

Ada dua jenis risiko yang kita hadapi: risiko global, dan risiko lokal. Risiko global adalah disrupsi dan destruksi yang diakibatkan COVID-19 terhadap ekonomi dunia. 

Menurut data terakhir (pada saat tulisan ini dibuat), COVID-19 sudah menular pada 121.000 orang di 100 negara lebih, dan merenggut 4.373 korban jiwa. Angka-angka ini tentunya akan terus melonjak -- jumlah kematian COVID-19 sudah jauh melebihi jumlah kematian flu burung. Penderita COVID-19 sudah jauh melebihi gabungan penderita SARS, MERS dan Ebola. 

Dalam antisipasi risiko global ini, kita juga perlu mencatat, nampaknya risiko penyebaran COVID-19 yang terbesar bukan lagi berasal dari China. Namun, dari negara-negara lain, terutama yang kapasitas penanganannya lemah.

Dampak global COVID-19 telah terlihat secara berantai memukul berbagai sektor : pasal modal, supply-chain, manufaktur, komoditi, turisme, travel, ritel, business confidence, dan sebagainya. Kemungkinan terjadinya resesi dunia tetap ada. Yang jelas, COVID-19 bisa menjadi ancaman ekonomi terburuk sejak krisis keuangan tahun 2008. Dan sejujurnya, risiko global ini berada di luar kendali kita. Yang berada di bawah kendali kita adalah risiko lokal -- yaitu penyebaran COVID-19 di Tanah Air kita sendiri. 

Skenario terburuk adalah COVID-19 terus menyebar di Tanah Air tak terdeteksi dan tak terkendali, sehingga kita tidak berhasil mencapai peak (puncak) epidemi tahun ini karena korban terus berjatuhan sampai akhir tahun dan bahkan berlanjut tahun depan. Apalagi vaksin diperkirakan paling cepat 1 tahun lagi baru ditemukan. 

Kalau ini terjadi, maka dampak ekonominya akan fatal bagi Indonesia: ekspor kita runtuh; orang Indonesia (buruh, turis, profesional) akan terkena travel ban di luar negeri; investor mundur; turis asing akan merosot jauh; dan lain-lain.

Saya paham pasti ada yang mengatakan,”Waduh, jangan menakut-nakuti orang. Kemungkinan itu terjadi kecil.” Jawaban saya: justeru kalau kita meremehkan situasi, skenario terburuk bisa terjadi. Mantan Wapres Jusuf Kalla pernah mengeluh, “Orang Indonesia biasanya hanya akan sadar krisis kalau mayat sudah bergelimpangan di jalan.”

Untuk menghindari kemungkinan terburuk bagi Indonesia, kita harus berani mengambil langka drastis. Termasuk membenahi mentalitas birokrasi kita.

Dalam dunia kesehatan kita, sejak puluhan tahun cukup sering terdengar kasus temuan penyakit di lapangan yang tidak dilaporkan ke atas atau ke pusat. Kalaupun dilaporkan ke atas, temuan tersebut sering ditutupi dengan alasan "menjaga stabilitas", tidak mau repot, tidak mau ribut, tidak ada anggaran untuk mengambil tindakan, tidak mau wilayah kerjanya dapat rapor merah, atau bahkan karena tidak peduli. Kelemahan birokrasi yang sudah lama ini masih ada sampai sekarang.

Hal ini menjadi penting karena tantangan terbesar kita bukan hanya merawat penderita COVID-19 yang kita ketahui. Namun, bagaimana mendeteksi penderita COVID-19 yang TIDAK kita ketahui, yang jumlahnya bisa jauh lebih banyak. 

Dalam melawan epidemi, skenario terburuk adalah apabila pekerja kesehatan terus tertinggal jauh di belakang penyebaran virus. Sebagai contoh, di Italia, jumlah penderita COVID-19 naik drastis dari 600 menjadi 10.000 hanya dalam 10 hari, sehingga akhirnya seluruh wilayah Italia harus dikurung. 

Di Indonesia, masalahnya adalah sistem penanganan COVID-19 kita masih cenderung menunggu bola ketimbang menjemput bola -- beda dari apa yang dilakukan di China dan Korea Selatan.

Untuk mengalahkan COVID-19, kita harus menghindari sikap defensif. Kita sempat mengambil sikap bahwa mengakui keberadaan COVID-19 merupakan hal yang memalukan bangsa. Bahkan ada pemikiran untuk merebut pasar turis dunia agar berbelok dari negara COVID-19 ke Indonesia. 

Tujuh minggu sejak COVID-19 muncul, kita lebih berupaya merebut predikat sebagai negara "bebas Corona" ketimbang melakukan persiapan sistemik yang maksimal di dalam negeri untuk mengantisipasi masuknya corona virus. Wakil WHO di Indonesia pun sempat di-bully hanya karena ia dianggap menyangsikan klaim bahwa tidak ada satupun penderita COVID-19 di Indonesia.

Memasuki babak baru ini, sikap defensif dan denial kini harus digantikan dengan sikap hiper proaktif dan transparansi total -- apa yang disebut pakar manajemen Jim Collins sebagai "productive paranoia".

Untuk mengalahkan COVID-19, kita juga tidak punya pilihan selain mengandalkan kerja sama internasional. Terutama dengan WHO dan lembaga internasional yang berurusan dengan virologi dan vaksin. 

Ingat, dalam upaya perang sabil melawan pandemi, yang akan menyelamatkan rakyat kita bukan saja nasionalisme, namun juga internasionalisme. Mengapa? Karena posisi Indonesia dalam percaturan COVID-19 masih sangat labil. 

Kita tidak punya laboratorium kelas dunia, tidak punya banyak dokter yang pengalaman, tidak punya peralatan yang canggih. Kita juga tidak menjadi bagian dari jaringan elite peneliti dunia, tidak punya kapasitas untuk membuat vaksin. Dan kalaupun vaksin ditemukan entah dimana, kita belum tentu punya akses untuk mendapatkan vaksin tersebut pada gelombang pertama. 

Semua gap ini hanya bisa diperbaiki dengan merangkul dunia luar. Presiden China Xi Jinping benar sekali bahwa senjata yang bisa mengalahkan virus hanya satu: teknologi. 

Belajar Dari Kasus Flu Burung

Di sini, kita perlu mengambil pelajaran mahal dari pengalaman sebelumnya. Dulu, sewaktu dunia menghadapi ancaman flu burung pada tahun 2004-2009, Menteri Kesehatan (Siti Fadillah Supari) waktu itu malah menggempur WHO habis-habisan.

Kemenkes juga menolak berbagi sampel virus H5N1 kita dengan dunia luar. Padahal, sampel virus yang kita miliki sangat dibutuhkan untuk membuat vaksin, sementara korban jiwa terus berjatuhan. (Sebagai perbandingan, China di awal krisis langsung secara aktif membuka segala data virus COVID-19 secara online agar semua pihak di manapun dapat mempelajarinya untuk membuat vaksin).

Lebih parah lagi, oleh Menkes waktu itu permasalahan dengan WHO dijadikan komoditas politik di dalam negeri untuk menyulut semangat nasionalisme yang sempit. Kebijakan Kemenkes kita waktu itu juga sangat dipengaruhi oleh kelompok politik tertentu yang sangat anti-asing, sehingga tidak jelas mana kebijakan kesehatan publik yang murni dan mana yang sentimen politik. Untung saja, flu burung waktu itu tidak menjadi pandemi dan akhirnya surut sendiri.

Situasi kini berbalik. Kini justeru kita yang (sangat) membutuhkan WHO. Kesombongan kita terhadap WHO jangan sampai terulang lagi karena hanya akan merugikan rakyat kita sendiri. 

Selain dengan WHO, Pemerintah kita juga harus proaktif bekerja-sama dengan China, dan jangan menjauhi segala sesuatu yang berbau Negeri Tirai Bambu.

Memang benar, virus COVID-19 berasal dan menyebar dari Wuhan, namun faktanya China — bukan Amerika, Italia, Jepang -- adalah negara yang paling banyak terjangkit COVID-19 sekaligus yang paling sukses menangani COVID-19.

Banyak pelajaran, pengalaman dan peralatan China yang pasti bermanfaat bagi upaya kita di Indonesia. Rumah sakit kita justeru harus berkonsultasi dengan sejumlah rumah sakit di Wuhan yang telah terbukti sukses menjadi bebas corona.

China misalnya, mempunyai alat yang dapat memastikan keberadaan COVID-19 dalam pasien hanya dalam 3 jam, bukan berhari-hari seperti yang masih berlaku di Indonesia. Namun, kalau tidak salah, alat yang sudah terbukti di lapangan itu masih belum masuk di Indonesia, karena kita masih "alergi" terhadap China. 

Kita harus peka dan cerdik menyikapi situasi ini. Jangan lupa: bisa jadi China lah -- bukan Amerika -- yang akan menemukan dan memproduksi vaksin COVID-19.

COVID-19 sebenarnya merupakan peringatan penting bagi bangsa kita. Bill Gates beberapa tahun lalu menyatakan, ancaman terbesar terhadap umat manusia bukan lagi perang nuklir, tapi virus yang mematikan. Masalahnya: dunia tidak siap menghadapi pandemi. 

Kita tidak perlu panik, namun kita juga tidak perlu berandai-andai lagi: COVID-19 adalah ancaman kesehatan, kemanusiaan, sosial, ekonomi dan keamanan terbesar bagi Indonesia tahun ini. Kita harus siap "perang" all-out melawan COVID-19 jika diperlukan.

Kalaupun kita berhasil mengalahkan COVID-19 kali ini, maka di masa mendatang pasti akan timbul lagi ancaman virus baru yang lebih sulit dan mematikan. Inilah saatnya Indonesia mulai membangun sistem dan infrastruktur penanganan penyakit menular yang tangguh. 

Source: https://rmco.id/baca-berita/nasional/30003/dr-dino-patti-djalal-jurus-ampuh-ri-untuk-bisa-kalahkan-covid19

By: Dino Patti Djalal, Former Indonesian ambassador to the US, founder of the Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI)

(This article was published by The Jakarta Post in January 23, 2017)

As America’s 45th president, you will become the leader of the free world, manage the world’s largest economy, command the world’s most powerful military, control the world’s largest nuclear arsenal and be in charge of the world’s only superpower. We hope you will keep a sense of humility despite the enormous power and awesome responsibility of your new position.

You have successfully made the transition from businessman to politician to president-elect. Now we hope you will swiftly transition to president and to statesman.

The election of the president of the US is the democratic election most consequential to world affairs. As you rightfully pointed out, America’s invasion of Iraq was an ill-advised strategic blunder that has caused more — not less — conflict and suffering in the Middle East and led to the rise of the Islamic State (IS) movement. The world will still have to live with the dire consequences of that US mistake in the short and medium terms. Similarly, Mr. Trump, the decisions you will make as president of the US will have a direct impact on international security and prosperity.

We want you to know, Mr. Trump, the world still needs — and expects — American leadership.

This is the right kind of leadership, because American power, know-how and resources are critical to humanity’s efforts to save our planet, eradicate poverty, resolve conflicts and manage globalization. American leadership in world affairs does not come automatically. It must be renewed and earned periodically. And it is not compatible with unilateralism.

We wish you the best as you try to “make America great again”, and lead America to “win, win, and win”. We understand that you were born and bred all your life to compete and to win at all costs. It is in your DNA, and we understand that.

As you move to the White House, what we hope you will understand is that America cannot win alone. We ALL want to win, to succeed. The world of the 21st century can only reach peace and progress in a win-win mode. What has made America great all throughout her history is her ability to inspire others and struggle for a better world. What makes America great is her openness, her achievements, her idealism and her humility.

As we come from a country with the world’s largest Muslim population and a country that embraces pluralism, democracy and religious freedom, we urge you to do all you can to build positive, peaceful and stable relations with the Islamic world.

Islam is a great faith with 1.6 billion followers. Islam is also one of the fastest growing religions in the US. Know it in your heart that the quality of relations between the Islamic world and the Western world is one of the key determinants of world peace. Get it wrong, we all suffer. Get it right, we all prosper.

We therefore hope that you will see Islam with the greatest judgment and wisdom. It would also be wise for you to preserve the office of the US Special Envoy to the Organization of Islamic Conference (OIC).

We urge you to work for Palestine’s right to independent statehood. Continued oppression and deprivation of freedom for the Palestinian people will bring neither benefit nor security for Israel, the Middle-East and the United States. Successive American presidents have tried and failed to deliver Palestinian independence.

Rather than backtracking, we hope you will intensify America’s support for a “two state solution” in which Palestine and Israel can live side-by-side in peace, dignity and security. In this vein, the idea of moving the US Embassy from Tel Aviv to Jerusalem would serve no logical diplomatic purpose other than to cause a serious blow to the Palestinian struggle, which would only complicate any future peace process.

We request that you reinforce America’s commitment to our region by personally attending the East Asia Summit this year in the Philippines and the APEC Economic Leaders Meeting in Vietnam.

The leaders of the Indo-Pacific region, which still serves as the locomotive for world economic growth, expect to hear directly and clearly from President Trump about America’s regional plans. Keep in mind that if America misses the train of events, we may not wait for America to come around and America will be left behind by the rest of the region. This is not in America’s interest.

We hope that as president you will not retreat from America’s global climate responsibility.

In Indonesia, and in much of the world, climate change is not a theory or an opinion. It is a fact. We in Indonesia live with increasingly severe forest fires, floods, loss of species and extreme weather patterns that affect our economic and social security. The peoples of the Pacific islands are experiencing a rising sea level that they did not cause but will make some island nations physically disappear below the sea.

All future generations, including your grandchildren, will be forever indebted if you become a fierce climate warrior. Please, please, Mr. President, do all you can to stay with the US commitments to the Paris climate treaty and stay in the lead in this epic struggle for the survival or humanity and our earth.

We strongly believe that you should exercise prudence and restraint in managing US-China relations. We understand that some changes in US policy toward China are to be expected. As you ponder your next steps, we want you to know that China, like the US, is an important partner to nations in the region. Bad US-China relations is bad for business.

We want the US and China to work together with regional countries to build a stronger architecture for peace and cooperation. This is how strategic trust is built, and in today’s world there is too little of it.

While some say this is wishful thinking, we continue to expect that under your presidency, the US Senate will finally ratify the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). It is beyond comprehension that the world’s greatest naval and maritime power still has not signed the very convention that American and international (including Indonesian) negotiators worked hard for decades to craft, culminating in the historic signing of the UNCLOS in 1982.

With the growing maritime agenda worldwide, intensified competition for marine resources, naval build-up of great and emerging powers, border disputes, and rising tension in the South China Sea, the US Senate ratification of UNCLOS would be a huge milestone to the stability and predictability of a rulesbased global maritime order. After all, the US navy already uses UNCLOS as the de facto basis of its legal and operational manual.

Finally, we hope that you will avoid the worst mistake any leader can make.

 --

The author, a former Indonesian ambassador to the US, is founder of the Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). This letter was read out in an event at Erasmus Huis, South Jakarta on Jan. 19.

Accessed from: https://www.thejakartapost.com/academia/2017/01/23/an-open-letter-to-president-trump.html

Author: Dr. Dino Patti Djalal, Founder, Foreign Policy Community of Indonesia

(This report was published in May 2017)

The survey on America’s Role in the Asia Pacific conducted in Indonesia this year indicates some important shifts in the perceptions of the Indonesian respondents. It is obvious that the 2016 United States presidential election was a significant factor in these shifts. At the time of the survey respondents were still in the dark regarding the Trump Administration’s foreign policy, including its Asia policy and the state of United States – Indonesia relations.

A shift is clearly evident on the question of America’s influence in Asia. When a similar question was asked last year, the U.S. had a clear lead over China and Japan (47% to 22% and 25%). In the 2015 survey many respondents felt that the most influential country in Asia was China (42%) followed by America (32%) and Japan (17%). The US decrease (15%) was larger than the drop experienced by Japan (8%). It can be assumed that the U.S. withdrawal from the Trans Pacific Partnership, which reflected unpredictability and President Trump’s “America First” world view, helped shape this changing perception towards the United States. This trend also applies to the longterm perception.

In 2015 the United States was seen as the most influential country in the next 10 years, ahead of China, Japan and other countries. This year those who held that view about the United States remained the same (at 34%), but this was second to those who believe that China will be the most influential country in Asia in the coming decade (at 42 %) which is a considerable 13 point rise from the previous survey (Figure 32).

Indonesian respondents’ more favourable views about China represent a considerable rise compared to respondents from Australia, China, Japan, and Korea. This may relate to the fact that twice as many Indonesian respondents believe that the United States best years are “in the past” compared to those who said “in the future”. However, the United States is also seen as a country with by far the most influential role in setting rules for international affairs compared to China, Russia, and other countries.

It is worth noting that when respondents were asked about United States’ influence in Asia today compared to 10 years ago, only 26% believed that it had decreased, while 35% said it had “stayed about the same”, 18% believed it had “increased a little”, 16% believed it had “moderately increased” and 5% believed it had “greatly increased”. It should be remembered however, that 10 years ago marked the end of the Presidency of George. W. Bush; a time when the US international image was problematic in the aftermath of the unpopular Iraq war.

When respondents were asked more specifically about the United States’ influence in the next five years under the presidency of Donald Trump, most replied that the United States could be a negative influence (44%), compared to “positive influence” (29%) and “neither positive nor negative” (27%). What is interesting is that when the same question was posed without mentioning President Donald Trump in the sentence, the answer was much more positive with 38% of respondents believing that over the next five years the United States will have a positive influence compared to 26% who believe it will have a negative influence.

On the question of whether the United States does more good or harm to the Asia-Pacific region, 32% responded with “more harm”, slightly more than those who responded with “more good” (30%), while the rest believed about the same amount of “good and harm” (38%) (Figure 33). These numbers are approximately the same as the last survey’s results. When a similar question was posed about China, more Indonesian respondents believed that China would bring “more good than harm” (35%) compared to those who believe that China would bring “more harm than good” (22%).

When Indonesian respondents were asked “what the relationship with the United States should be”, the number who said “stronger” was much higher than those who said “weaker” (42% to 18%), while 40% thought it should “stay the same”. Interestingly, the Indonesian results for those who said the relationship should be “stronger” was lower than respondents in Japan, Korea, and China but higher than respondents in Australia. When the same relationship question was posed about China, more than half of Indonesian respondents felt that Indonesia’s relationship with China should be stronger (52%) compared to those who felt it should be “weaker” (14%).

When Indonesian respondents were asked about the United States’ influence on Indonesia, those who said “great deal” or “a lot” (46%) were slightly higher than who said “a moderate amount” (38%) while the rest said “a little” (13%). Furthermore, when a similar question was asked about China’s influence on Indonesia, the majority of Indonesian respondents said “a great deal” and “a lot” (58%) which is higher than when the same question was asked in the previous survey (44%). Significantly, Indonesian respondents have a positive view about U.S. influence on Indonesia in general. Those who said the U.S. has a “positive” influence (40%) is much higher than those who said the opposite (25%) while (38%) said the U.S. influence in Indonesia is “neither positive nor negative”.

Indonesian respondents also have a generally positive perception of the United States economic engagement with Indonesia. Those who said United States - Indonesia relations are “good for the country” (43%) was much higher than those who said it is “bad for the country” (14%). Similarly, those who said that US investment is “good for Indonesia” (42%) is about three times higher than those who viewed otherwise. This is despite the fact that the survey was taken in the midst of high profile controversy over an American mining company in Indonesia. Interestingly, Indonesian respondents who favour U.S. investments are considerably fewer than those in China and India.

There is however, an interesting twist in Indonesian respondents’ views towards United States military presence in the Asia Pacific. Slightly more respondents believe that it should be increased than those who said it “should stay the same” (42% to 40%), while 17% believe it “should be decreased”. Indonesian respondents who favour greater US military presence in the Asia Pacific are higher than respondents in Japan and Korea. Most Indonesian respondents also believe that the U.S. is likely to keep its promise to defend its allies in the Asia-Pacific if they were attacked. It also worth noting that an overwhelming majority of Indonesian respondents described the relations between China and the US as “competitors”.

Another interesting finding pertains to attitude towards Free Trade Agreements where more Indonesian respondents “favour” FTAs (53%) compared to those who “neither favour nor oppose” (28%) and those who “oppose” (20%). In the context of Indonesian political culture where free trade has been generally seen as suspect, this is welcome news. Similarly, when Indonesian respondents were asked their opinion on foreign investment in Indonesia that delivers important services such as electricity, water, transport, and communication, the 37% who said that it is “good for the country” is considerably higher than those who said it is “bad for the country” (24%), while 39% have a neutral attitude.

When Indonesian respondents were asked “what is the toughest challenge for the United States”, the majority of respondents believed it is the rise of radical Islam (31%), compared to debt and slow economic growth (28%), domestic political divisions (21%), and domestic racial and ethnic issues (20%). When the same question was asked in the previous survey, most Indonesian respondents believed that “China’s increasing economic power” is the toughest challenge for the United States. Moreover, in the context of the rise of radical Islam, most Indonesian respondents believed that Indonesia and the United States should “greatly extend” their cooperation in dealing with ISIS (45%) which was slightly higher than those who said “moderately extend” (42%).

Sixty seven percent of Indonesian respondents believed that there will be a serious military conflict between the United States and China, of which half of those who said it is “very likely” (31%). An overwhelming number of respondents also feared that there will be serious military conflict between the U.S. and Russia (73%). This concern persisted despite media reports that President Donald Trump was actively seeking closer relations with Russia. When Indonesian respondents were asked about the possibility of a serious military conflict between Indonesia and Australia, 42% of respondents said it is “likely” which is twice as many as those who said it is “not at all likely” (21%) (Figure 34). This somehow reflects the love-hate relationship between Indonesia and Australia in the past 10 years.

Interestingly we found that most Indonesian respondents were not aware that the United States is not a member of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Regional Cooperative Economic Partnership (RCEP), or the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Fifty five percent of Indonesian respondents believed that the U.S. “was a member” of the AIIB, 64% thought that the U.S. was a member of the RCEP, and 67% thought that the U.S. was a member of the UNCLOS.

When Indonesian respondents were asked about which country has the closest relationship with President Joko Widodo’s government, nearly half believed it was Saudi Arabia (47%), followed by China (38%), and the U.S. (6%) (Figure 35). This finding is not surprising since Indonesia has the world’s largest Muslim population, many of whom go to Mecca each year. This is also correlates to the fact that most Indonesian respondents believed that Saudi Arabia (36%) is “the most friendly” country to Indonesia followed by, interestingly, Malaysia (17%), Singapore (13%), China (11%) and Japan (10%). However, most of the Indonesian respondents said “Malaysia” (41%) when they were asked “which country is the most hostile towards Indonesia” nearly twice as many as those who said Australia (22%), and the United States (13%).

When it comes to the question of “in which single area can the United States assist Indonesia most”, 38% of Indonesian respondents thought it is in military and defence, 25% said in education, 14% in infrastructure, 12% in trade and investment and 11% in maritime development (Figure 36). However, when asked the same question in relation to China, an overwhelming majority of Indonesian respondents thought that China could assist Indonesia the most in trade and investment (70%), followed by those who thought it could be in infrastructure (14%).

When summarising the results of the survey, Indonesian respondents generally have scepticism towards immigrants. When asked about whether they believed immigrants will take jobs away from them almost all said “it is likely” (97%). This is the highest result compared to respondents from other countries such as Japan (87%), Korea (86%), Australia (84%), India (77%), and China (72%). Furthermore, when asked whether “immigrants are good for economy”, the majority of Indonesian respondents said “disagree” (47%) a much higher result than those who said “agree” (24%) while 30% said “neither agree nor disagree”. This may correlate to the fact that when Indonesian respondents were asked “how important it was to have been born in the country”, an overwhelming majority said “important” (90%), which was much higher than Indian respondents (78%), Chinese respondents (68%), Japanese respondents (59%), Korean respondents (52%), and Australia (41%).

When Indonesian respondents were asked if the country would be better off in isolation and did not concern itself with the problems in other part of the world, 74% said “disagree” (while 26% said “agree” (26%). This result reflects an internationalist disposition which is the basis of Indonesia’s “independent and active” foreign policy.

--

Accessed from: http://perthusasia.edu.au/getattachment/Our-Work/America-s-Role-in-the-Indo-Pacific/PU-20-ARIP-BOOK-WEB-(1).pdf.aspx?lang=en-AU

A joint op-ed by Vincent Guérend and Dino Patti Djalal – published in The Jakarta Post on 21 October 2017 – to coincide with the 3rd Conference on Indonesia Foreign Policy (CIFP 2017)

The globalised world of today offers unlimited development potentials, but also bigger risks than ever: increasing populism, terrorism and radicalisation, power shifts and realignment, disregard of international law, global warming, unprecedented migratory flows and growing discontent against economic and trade policies among many others. More and more countries are turning to unilateralism and isolation to face these challenges.

Against this backdrop, there is now greater scope for Indonesia and the European Union (EU) to align their policies. Both believe that the answer to the world's problems is more – not less – multilateralism. Both want to uphold a rule-based order anchored in the multilateral system and the United Nations (UN).

The EU, in its global strategy published in June 2016, has made the commitment to a global order based on international law, which ensures human rights, sustainable development and lasting access to the global commons. Indonesia has always relied on multilateralism as a platform to advance peace and development. Both want to see the UN become more versatile and have the necessary means and capacity to address increasing challenges of today's world.

One key area of cooperation is in climate change. Indonesia is a key carbon sink country, and EU is at the forefront of climate diplomacy. Both Indonesia and the EU are convinced that the implementation of Paris Agreement is the best and only way to curb global warming and protect our planet.

One visible example is how human action has left our oceans heavily affected by pollution, overexploitation, coastal degradation and global warming. This has severe consequences for all not only Indonesia, an archipelago State, but also in the European continent. Indonesia will host "Our Ocean" conference in 2018 after the 2017 edition hosted by the EU in Malta early October. This shows Indonesia's and EU's shared vision to respond to world challenges with strong and action-oriented commitments.

Indonesia and the EU are also firm believers in preventive diplomacy, peace-making and peace keeping. The EU brokered talks between Iran and (E3/EU+3) to ensure a peaceful civil nuclear programme in Iran and this multilateral endeavour was sanctioned by UN Security Council. This agreement is still legally valid and undoubtedly contributes to a safer and more peaceful world.

In the recent crisis in Myanmar, Indonesia is playing an important role and spearheading efforts for a regional solution and enjoys the full support of the EU.

Indonesia s the eighth top UN peacekeeping contributing country and is aiming at providing 4000 peacekeepers by 2019. The EU also contributes to world peace and security through 5000 civilian and military personnel deployed in EU led 15 operations, many under the umbrella of the UNSC.

The Democratic People's Republic of Korea (DPRK) is another major challenge where the unilateral approach will not work and efforts in the multilateral fora should be pursued to put an end to ballistic and nuclear test that creates instability in this region.

As stated in our partnership and cooperation agreement (the first one in the ASEAN region), Indonesia and the EU are committed to the principles of the UN charter, the respect, promotion and protection of democratic principles and fundamental human rights, rule of law, peace and international justice.

We share the same motto, “unity in diversity”, and yet Indonesia and the EU have different approaches in international fora. For example, the EU is vocal on upholding human rights worldwide (such as the dire situation in Syria or the DPRK) while Indonesia remains faithful to the non-interference principle.

But the fact that we openly discuss these disagreements in an intense and respectful dialogue makes us solid partners. Both can still speak to each other, listen to each other's criticism and cooperate in many common challenges. Most importantly, we have a similar understanding of the global order based on multilateralism and on international law.

Vice-President Kalla said at the opening of the UN General Assembly in September "Unilateralism is not a sustainable solution. The world needs a strong partnership...a true global partnership". As global politics faces uncertainty and yet another crossroad, the EU and Indonesia have convergent strategic interests to become stronger partners to uphold multilateralism and keep the world on steady course.

-------------------

Vincent Guérend is the EU Ambassador to Indonesia and Brunei Darussalam

Dino Patti Djalal is the founder of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) and former Indonesian Ambassador to the US

Accessed from: https://eeas.europa.eu/delegations/indonesia_zh-hans/34302/Indonesia%20and%20the%20EU%20supporting%20multilateralism

By: Dino Patti Djalal, Former Indonesian ambassador to the US, founder of the Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI)

(This article was published by the Jakarta Post in November 13, 2017)

As United States President Donald Trump makes his way across Asia, he will see lots of smiling faces from Asian leaders and citizens who, unlike his domestic constituents, find him somewhat amusing.

Actually, Trump should pay attention to an important perceptual shift in Asia. A recent poll by Perth USAsia Center showed that most respondents in Indonesia, Japan, South Korea, Australia, India for the first time see China as the most influential country in Asia, overtaking the US.

Most respondents in those countries also believe China will remain the most influential country for the next decade, again overtaking the US. The presidency of Trump was a relevant factor in this. The poll results reflect the evolving views held by Asians toward the US and China.

When Asians see the US and China, they don’t just see two great powers locked in strategic rivalry; they also now see a picture of two sharply contrasting images of leadership.

While President Trump puts emphasis on “America first” and is determined to make the US “win, win, win,” President Xi Jinping stresses the theme of “common destiny” and “shared prosperity.”

While Trump blamed globalization for the US’ ills, Xi said in Davos that China’s embrace of globalization had been “the right strategic choice” and called for “global free trade and investment.” While Trump pulls the US out of the Paris climate pact, Xi is positioning China as the world’s new climate champion.

Trump has also ditched Obama’s “rebalance” to Asia policy, but so far has fallen short of providing a credible Asia policy of his own.

On the other hand, Xi has consistently pursued the Belt and Road Initiative since 2013, a grand design that if implemented would become “the largest infrastructure project in history” and cement China’s regional leadership.

And while Trump tweets every day about things, including foreign policy, which petrifies his own administration, Xi, well, let’s just say he does not even have a Twitter account.

This is peculiar territory for Asians. For decades, and for generations, Asians had been accustomed to US presidents who — despite their shortcomings — talked and acted statesmanlike.

Under President Trump, the US image in Asia has shifted from reliability to unpredictability, from generous giver to intended taker, from leadership to selfishness. Trump’s “me, me, me” foreign policy is seen as inconsistent with America’s long-standing leadership in the region.

Indeed, it is still not clear in which key area in Asia does President Trump intend to lead: regional architecture? Democracy and human rights? Infrastructure? Trade and investment? North Korea? Religious freedom?

President Trump’s strategic disorientation leaves more space for China to assume a more assertive role. Compared to President Trump, President Xi looks more steady, visionary and dependable. Yes, there is the contentious South China Sea issue, but for the time being this does seem to be blocking China’s relations with its neighbors.

Despite Xi’s stiff demeanor, clearly some Asians are beginning to develop greater comfort level with China compared to the US.

My American friends tell me to not judge America by the President but by the people. I totally agree. However, the reality is that the peoples of the world tend to see — and judge — America by what they see in the American president.

This is why JFK remains loved in much of the world, and why president George W. Bush is wildly popular in Africa. For the global citizens on the streets, the US president is the embodiment of America.

All my life I have heard theories about American decline — especially in the 1970s and the 1980s. I never believed it.

But this is the first time that I fear American decline may be happening. This “soft” decline would not be caused by military or economic factors, but due to the erosion of US leadership and political capital in parts of the world.

This being said, Asians are still counting on active US engagement and leadership.

Millions of Asians — including its formal and informal leaders, including me — have lived and studied in the US and are fond of America. They see the US not just as a superpower but as the most consequential country in the world — a country with a rich history, enormous resources and candoism to shape the course of the world.

Most Asians are also pragmatic — they do not care much who occupies the White House so long as they can work with that president. And while most Asian countries (including Indonesia) have strong ties to China, for a variety of reasons they also want to stay close to the US. Most of all, Asians want the US and China to get along and avoid confrontation.

The good thing about President Trump’s first Asia tour is the low expectations surrounding it — from fellow Asian leaders and from the American people.

While he has met a few Asian leaders bilaterally at the White House, this Asia trip is important to show that President Trump can perform well in a forum with scores of Asian leaders around the table.

He will learn that respect from fellow leaders cannot be forced — it must be earned. As with any new kid on the block, President Trump is also well advised to do more listening than talking in the East Asia Summit and Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) retreat.

After all, in Asian cultures, humility is part of leadership.

--

Accessed from: https://www.thejakartapost.com/academia/2017/11/13/us-and-china-contrasting-leadership-for-asia.html

Oleh: Dino Patti Djalal

(Artikel ini diterbitkan oleh Rakyat Merdeka pada 17 Februari 2019)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Dari semua daerah pemilihan (dapil) Pemilu 2019, menurut saya yang paling menarik adalah Dapil DKI Jakarta 2. Mengapa? Karena di Dapil DKI 2 inilah sedang terjadi pertarungan sengit yang melibatkan konstituen yang sangat unik, yaitu: para pemilih diaspora.

Apa itu diaspora? Diaspora adalah semua warga Indonesia yang belajar, bekerja dan menetap di luar Indonesia. Mereka mencakup pengusaha, profesional, TKI, mahasiwa, ibu rumah tangga dan sebagainya. Jumlah diaspora yang berstatus WNI diperkirakan sekitar 6 juta orang. Kalau dianggap kota, diaspora adalah kota kedua terbesar setelah Jakarta. 

Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah suara pemilih diaspora dalam pemilu 2019 adalah 2 juta lebih. Jumlah pemilih diaspora ini lebih besar dari pemilih di Provinsi Bangka Belitung (Babel), Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Tengah Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Nggak menyangka kan ?

Profil pemilih diaspora Indonesia juga sangat khas. Mereka umumnya kelas menengah, yang tingkat pendidikan dan penghasilannya lebih tinggi dibanding kalau bekerja di tanah air. Misalnya, TKI di luar negeri bisa berpenghasilan Rp 10 juta per bulan, mirip kelas menengah di tanah air. Mereka tidak mempan money politics (tidak bisa dibeli suaranya), dan memilih berdasarkan hati nurani sendiri (tidak mengikuti pilihan tokoh). Berbeda dari pemilih di tanah air, diaspora cenderung tidak “terkavling” oleh parpol-parpol, dan tidak terlibat dalam politik cakar-cakaran di Tanah Air.

Walau secara ekonomi kuat, secara politis diaspora Indonesia cenderung bermasalah: mereka masih merasa asing dengan DPR. Silakan tanya diaspora: siapa calon legislatif (caleg) Anda di DPR, jarang sekali yang bisa menjawab. Sewaktu mencoblos di bilik suara, mereka umumnya tahu siapa Calon Presiden pilihannya, namun akan kebingungan melihat pilihan para Calegnya yang begitu banyak (lebih dari 100) yang tidak diketahui siapa mereka dan apa janjinya. Akibatnya, mereka mencoblos caleg-nya secara asal-asalan. Dan setelah mencoblos pun, mereka lupa siapa yang dicoblos. 

Kondisi ini menimbulkan demokrasi semu dan pemilu yang kurang representatif. Koneksitas antara pemilih dan yang dipilih sangat lemah. Banyak diaspora Indonesia yang merasa suara mereka hanya formalitas, bahkan tidak dianggap. Diaspora pernah menempuh upaya hukum agar mereka dapat mempunyai Dapil sendiri — terpisah dari Dapil DKI Jakarya. Namun, usulan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusional (MK) tahun 2013.

Kekecewaan mereka semakin bertambah karena banyak isu diaspora yang terbengkalai. Sebagai contoh, walaupun dwi-kewarganegaraan menjadi sorotan utama di komunitas diaspora, hampir tidak ada satu pun anggota DPR yang mengusung isu ini. Sementara itu, sampai sekarang belum ada Lembaga atau Badan di Pemerintah, yang secara khusus menangani diaspora Indonesia (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI, hanya menangani TKI).

Inilah sebabnya voting turn-out diaspora cenderung rendah. Dari seluruh pemilih diaspora, hanya 34 persen yang ikut mencoblos dalam Pemilu 2014. Kartu diaspora yang diterbitkan Pemerintah juga kurang mendapat sambutan. Sampai sekarang, hanya segelintir kecil kartu yang sudah dikeluarkan (kurang dari 1.000).

Caleg Diaspora

Dalam Dapil DKI 2, suara diaspora (2 juta) jauh lebih besar dari jumlah suara di Jakarta Pusat (600.000) dan Jakarta Selatan (1,6 juta). Dengan kata lain, diaspora Indonesia mencakup hampir 50 persen suara Dapil DKI 2. Ini berarti tidak mungkin seorang caleg memenangkan Dapil DKI 2 tanpa meraih suara diaspora. Praktek masa lalu di mana suara diaspora hanya dianggap “bonus sampingan” harus diakhiri. Itulah sebabnya kini ada upaya baru untuk memajukan konsep “Caleg Diaspora”. Intinya mencari siapa caleg yang paling peduli dengan aspirasi diaspora? 

Melalui program Diaspora Know Your Caleg (KYC) yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), semua parpol dan caleg diberikan peluang untuk memperkenalkan dirinya, sekaligus berjuang meyakinkan diaspora mengenai kompetensi dirinya. Mereka diharuskan menjawab sejumlah pertanyaan wajib dan pertanyaan pilihan. Pandangan para Caleg Dapil DKI 2 (video wawancara dan statement tertulis dan lainnya) akan dimasukkan dalam website www.calegdiasapora.org yang pada awal Maret depan, akan disebarluaskan ke komunitas diaspora Indonesia di seluruh dunia.

Dalam proses ini, para Caleg Dapil DKI 2 mau tidak mau harus akan memposisikan diri juga sebagai calegnya diaspora. Di sini, akan terlihat dari 105 kandidat, siapa caleg yang serius dan siapa caleg yang iseng. Akan terlihat pula siapa caleg yang peduli terhadap isu-isu diaspora (dwi kewarganeraan, perlindungan TKI, pembinaan generasi ke-2 diaspora, pelestarian budaya, kawin campur, pendidikan, akses imigrasi, pembangunan masjid, pemakaman di tanah air, kemudahan berbisnis dan filantropi, dan sebagainya) serta sanggup berkomitmen menjadi pendekar diaspora di DPR.  

Platform www.calegdiaspora.org ini juga merupakan inovasi dalam berdemokrasi, karena membantu menghindari politik biaya tinggi. Dari semua Caleg Dapil DKI 2, saya yakin tidak ada satu pun yang punya waktu dan dana untuk mengunjungi seluruh kantong diaspora Indonesia di berbagai kota dan negara. Mereka tersebar di Asia, Timur Tengah, Eropa, Amerika, Afrika, Australia, dan banyak lagi. 

Memang perlu dimengerti, medan diaspora Indonesia sendiri tidak mudah. Sangat beragam dan sulit dikontak.  Banyak Caleg Dapil DKI 2 yang ingin menyapa diaspora, namun mereka tidak tahu kepada siapa dan bagaimana caranya. Dengan program ini, mudah-mudahan tercipta ruang bersama dimana semua caleg yang serius bisa mengakses diaspora, dan semua diaspora yang berminat bisa mengakses calegnya.

Kalau ini tercapai, Insya Allah, dalam Pemilu 2019, diaspora Indonesia — yang selama ini menjadi anak manis demokrasi Indonesia — tidak lagi gigit jari. Lebih penting, walaupun jarak geografis antara diaspora dan caleg tetap jauh, paling tidak jarak politiknya semakin mengecil. ***

Salam diaspora!

Penulis adalah mantan Wakil Menlu, Penggagas Kongres Diaspora Indonesia dan Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).

--

Diakses dari: https://rmco.id/baca-berita/pemilu-legislatif/3827/catatan-dr-dino-pati-djalal-2-juta-diaspora-indonesia-mencari-caleg-berkualitas

By: Dino Patti Djalal, Former Indonesian ambassador to the US, founder of the Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI)

(This article was published by the Jakarta Post in April 5, 2019)

The recent attack by a white supremacist in Christchurch, New Zealand, revealed to us what the most extreme form of Islamophobia can be. The terrorist had reportedly developed a burning hatred of the growing number of Muslims that he saw as “invading his land”. Analysts have pointed out that if this could happen (of all places) in New Zealand, it could happen anywhere.

The rare attack was also a manifestation of the historic “Abrahamic” problem. Relations among the Abrahamic religions of Islam, Christianity and Judaism remain fraught with negativity, tension and hostility. At times they do result in oppression, discrimination and persecution.

This should not surprise us. In the past 2,000 years, there has never been a century where Muslims, Christians and Jews lived in total peace worldwide. In each century, at least two or all three of the religions’ followers were in conflict somewhere. In the 20th century, the unresolved Arab-Israeli conflict — with Palestine at the heart of it — has strained ties between Muslims and Jews, many of whom are unaware that the conflict between Palestine and Israel should not mean a conflict between Islam and Judaism. 

True, the world has much improved. The United Nations Charter — as do other such charters — promotes religious freedom and tolerance. Multiculturalism is a global political norm, connectivity is rising and interfaith conferences are flourishing. All good things indeed.

Yet, none of the above changes the fact that at the grassroots, there is still much negativity among the Abrahamic religions. Keep your ear to the ground and you will hear various degrees of negativity: from sheer ignorance, to discomfort, suspicion, resentment, hatred and violent opposition. Yet, while we are sensitive to racial bigotry, we still tend to have a blind spot for religious bigotry.

Consider the following surveys:

* A survey by the Syarif Hidayatullah Islamic State University found that of 63 percent of Muslim teachers harbored intolerant views of other religions;

* The Anti Defamation League found that over 1 billion people held anti-Semitic views.

* A Pew survey reported unfavorable opinions against Muslims and Jews were on the rise in Europe, especially among the political right andeastern Europe.

* A Pew survey found white evangelicals expressed more concerns about American Muslims than any other religious group. Two-thirds contend Islam encourages violence more than other faiths; 72 percent of white evangelicals — compared to 44 percent of Americans overall —see a natural conflict between Islam and democracy.

* A Pew survey in the Middle East found less than 5 percent held favorable views toward Jews. Interestingly, 45 percent of Muslims in Israel held favorable views toward Jews.

*A Pew survey in 2018 found religious restrictions were rising worldwide — 42 percent of the 198 countries surveyed. Christians are restricted or harassed in 144 countries, Muslims in 142 countries and Jews in 87 
countries.

To assume that this problem is harmless and will go away naturally is wishful thinking. 

Religiosity, except perhaps in North America and Europe, is on the rise. Religions generally make people kinder and more compassionate. Eighty-four percent of the world population is said to identify with a particular religion.

But what should make us cringe about the future is the confluence of several factors. 

First, religion is increasingly commoditized for political purposes, as an effective vote getter and tool for mass mobilization. 

Second, religion is increasingly used to support or challenge the sensitive issue of national identity (e.g. Israel as a “Jewish state”). 

Third, there is a growing narrative, often with misrepresented religious verses, espousing resentment to other Abrahamic religions. 

Fourth, religion is tied to growing social, cultural and political insecurity, such as how eastern European countries are responding to the influx of Muslim refugees from the MiddleEast. 

And fifth, more terrorist groups are clearly identifying members of the other Abrahamic religions as enemies to be fought and killed. We are seeing more attacks on mosques, synagogues and churches. The suicide bomb of a church committed by a whole family in Surabaya, East Java, is a case in point.

The best way to arrest this gloomy picture is through a two-pronged strategy: from top and bottom. Attacking from “the top” means for Abrahamic religious leaders to lead the way to undo negativity and promote tolerance. The recent declaration by Nahdlatul Ulama, Indonesia’s largest Islamic organization, calling on Muslims to refrain from labeling non-Muslims kafir is a good example of leadership in reshaping the traditional narrative. 

Meanwhile interfaith conferences are experiencing fatigue, with repetitive conversation among like-minded moderates. And often the religious leaders attending these conferences do not send the same messages to the grassroots.

Attacking the problem “from below” is trickier. The problems at the grass roots are more serious than at the top. Suspicions, usually reflected in sermons, have been entrenched for generations. There is a need for innovative methods — and greater courage — to melt hard souls.

I have found that the best way to change mindsets at the grassroots is by exposing local religious leaders to an eye-opening experience.

In 2012, when I served as ambassador to the United States, I arranged a three-week “Abrahamic journey” where Indonesian Islamic (and other religious) leaders joined American Jewish rabbis (and Christian priests) on a peace mission to the MiddleEast and Washington, DC.

Some of the Indonesian delegates had not met a Jewish Rabbi before. After many conversations over meals and coffees, long flights and bus trips, and shared problems at the borders, the Muslims began to develop a friendlier attitude toward the rabbis. Ditto for the rabbis. The journey somehow undemonized and rehumanized the other side.

The journey taught me that ignorance and prejudice can be broken by meaningful (and lengthy) shared experience. Similarly as a Muslim teenager, I had not met a Jew, but my negative opinion about them was informed by sermons I heard at the mosque.

Then I moved to New York, lived in a Jewish neighborhood, had many Jewish friends and somehow my anti-Semitism disappeared. From real connections I developed not just tolerance but also respect for the other Abrahamic religions. Respect is stronger than tolerance.

After Christchurch, I don’t know how many more attacks will come to any of the Abrahamic religions, from whom and where they will happen. Unless we permanently reform the state of Abrahamic relations, especially at the grassroots, neither peace, democracy nor development will be sustainable in the 21st century.

***

The writer is a former deputy foreign minister and founder of “1,000 Abrahamic Circles”, a program of the Foreign Policy Community of Indonesia.

Accessed from: https://www.thejakartapost.com/academia/2019/04/05/historic-challenge-for-abrahamic-religions.html

By: Dino Patti Djalal

(This article was published by The Jakarta Post in February 25 2019)

The year 2019 is poised to be a critical episode for the Indo-Pacific. This is the year when ASEAN will attempt to form a common position on the Indo-Pacific, and before that, there will also be an East Asia Summit (EAS) foreign ministers conference in Jakarta in March.

The Indo-Pacific, of course, is not a new concept. I would say that the EAS — created in 2005 and since 2011 has included the United States and Russia — is in itself a manifestation of Indo-Pacific thinking; let’s call it Indo 
Pacific 1.0.

But the Indo-Pacific still means different things to different countries, which attach different labels to the concept, using buzz words such as free, open, sovereign, inclusive, stable, prosperous, peaceful, cooperative and so on. In the currently evolving situation, it would perhaps be useful to not be married to particular labels as yet.

There is now a new push to advance the concept to the next level. For lack of a better term, let’s call it Indo-Pacific 2.0.

To upgrade to Indo-Pacific 2.0, let’s be genuinely clear about what we mean by “inclusive”. Inclusive may refer to being open to all countries in the Indo-Pacific, but the big elephant in the room is of course China.

China has been left out in the discourse on the Indo-Pacific, which has been considerably driven by the Quad countries — the US, Japan, India and Australia. Even if that is not the intention, my discussion with Chinese officials reveal that to be the case.

The Americans have said their “Indo-Pacific Strategy” was not directed toward China, but the Chinese are not convinced, especially since the American narrative of what “free” and “open” mean seem to be hinted against China and seen as an effort to marginalize Beijing.

The inclusion of China is important because throughout Asia’s history, no comprehensive regional design can have staying power if it has a hidden strategic agenda. For Indo-Pacific 2.0 to succeed, China must be a full participant from the beginning of the discussion.

China will also need assurance that Indo-Pacific is not a move to counter-balance Beijing’s Belt and Road Initiative. Indeed, to ease Chinese concerns, the Indo-Pacific must openly give recognition and space to the Belt and Road Initiative, as it should all other regional initiatives.

This is why the wisest course of action is for ASEAN to take the lead on Indo-Pacific 2.0. China certainly would be far more comfortable to join in a process led by ASEAN than by the Quad. In many ways, Indo-Pacific 2.0 is a critical test not just of ASEAN centrality but more importantly, of ASEAN leadership.

An important way to achieve Indo-Pacific 2.0 is to improve the EAS. The summit has been useful in providing a forum to engage in face-to-face discussions on a wide range of regional issues. It unfortunately has not been the forum of choice to resolve the region’s major strategic issues: the US-China trade war, South China Sea disputes, North Korea’s denuclearization, Kuril Island dispute, the Rohingya and so on.

Reforming the EAS — particularly its capacity to manage conflict and enhance cooperation — would be key to Indo-Pacific 2.0. I hope I am wrong, but I sense there is either a poverty of ideas or lack of political commitment to seriously upgrade the EAS.

Yet, institutionally speaking, the EAS is not the only game in town. Consistent with spirit of the Indo-Pacific, it is time for the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) to admit India and Pakistan into the organization. The rationale for a moratorium of APEC membership — to allow member economies to consolidate — is now obsolete. APEC should even consider changing its name to Indo-Pacific Economic Cooperation (IPEC).

The planned conclusion of the Regional Comprehensive Economic Cooperation (RCEP) — despite the US’ absence — at the end of 2019 should also be considered as an important building block of Indo-Pacific 2.0.

Efforts to advance Indo-Pacific 2.0 have centered on the question of rules and norms. Here, the Treaty of Amity and Cooperation is a good starting point; all the key players in the Indo-Pacific 2.0 have at least signed on to that Treaty’s rules, norms and values. The idea for an Indo-Pacific Treaty — envisioned by then-foreign minister Marty Natalegawa in 2013 — should also be kept in play unless a better option presents itself.

However, as the founder of a grassroots foreign policy organization, I would advise policymakers that there is a good deal of public skepticism regarding rules and norms. Many believe that great powers emphasize “rules and norms” to make everyone else fall in line, but the giants will not hesitate to violate these rules whenever their interests are threatened.

These critics also point to the US invasion of Iraq, China’s unilateral moves in the South China Sea or to the fact that the US has not ratified the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and thus is not accountable to it. They say that unless there are credible ways to strictly and fairly enforce what have been agreed, middle and small powers stand to lose out.

In order to upgrade institutions, shape the rules and transform the region, no amount of bureaucratic work from foreign ministers and diplomats will succeed unless their leaders can be bold and imaginative. Yet, there is no sign that major tensions in the region are changing in any meaningful way.

Thus far, we are still seeing too much cold-war mentality, strategic insecurity, zero-sum rivalry, trust deficit and economic brinkmanship in the circuit.

If this is what Indo-Pacific 2.0 is about, it will amount to a huge disappointment.

_________________________
 

The writer is founder and chairman of the Foreign Policy Community of Indonesia . He served as deputy foreign minister in 2014.

Accessed from: https://www.thejakartapost.com/news/2019/02/25/insight-are-we-ready-indo-pacific-20.html

http://sumsel.antaranews.com/berita/287154/mantan-dubes-masakan-rendang-tak-bisa-perlu-dipatenkan?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed

http://m.sindonews.com/read/870000/40/promosikan-kuliner-indonesia-gandeng-koki-as

http://m.sindonews.com/read/870006/40/indonesia-dituntut-lebih-berani-pamerkan-budayanya-ke-dunia#

https://20.detik.com/video-news/20140604-140604052/dino-patti-djalal-berbagi-resep-agar-kuliner-indonesia-mendunia

https://id.berita.yahoo.com/dino-presiden-terpilih-harus-bangun-mental-entrepreneurship-bangsa-061756833.html

http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/14/05/30/n6dq8x-dino-indonesia-harus-ciptakan-sdm-unggul

http://www.sayangi.com/politik1/read/23040/dino-pemerintah-agar-andalkan-pembangunan-sdm

http://beritasore.com/2014/05/13/pemerintah-agar-andalkan-pembangunan-sdm/

http://www.beritasatu.com/kesehatan/183293-dino-patti-djalal-hukum-berat-pelaku-kejahatan-seksual-anak.html

http://m.jpnn.com/news.php?id=233588

http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/05/04/n517q6-ekonomi-jalan-tengah-cocok-untuk-indonesia

http://m.merdeka.com/politik/dino-vietnam-dulu-jago-perang-kini-jago-dagang.html

https://id.berita.yahoo.com/dino-apresiasi-peringkat-ekonomi-indonesia-ke-10-dunia-041349297--finance.html

http://www.suarapembaruan.com/home/dino-imbau-pekerja-realistis-usulkan-kenaikan-upah/54509

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/04/27/dino-pemerintah-daerah-perlakukan-dirinya-sebagai-raja

http://www.antaranews.com/en/news/93778/next-president-should-continue-pro-people-programs

https://id.berita.yahoo.com/dino-patti-janji-asuransikan-polisi-dan-tentara-hingga-092700880.html

https://id.berita.yahoo.com/dino-patti-djalal-kritisi-pemda-berlagak-raja-103718716.html

http://m.liputan6.com/indonesia-baru/read/2042660/perkuat-dunia-internasional-jokowi-disarankan-duet-dengan-dino

http://berita.plasa.msn.com/nasional/antara/dino-sayangkan-sikap-apatis-pemuda-dalam-pemilu

The Indonesian Embassy in Washington DC, together with the Indonesian Ministry for Foreign Affairs, Indonesian Ministry of Trade, Modernisator and Indonesian Diaspora Network, will organize the second International Conference on Futurology in Jakarta, Indonesia.

The theme of this year’s conference is: "Getting Ready for the Next Revolutions: World Experts Discuss New Forces and Power Shifts that are Changing Governments, Businesses and Societies".

The Second Conference on Futurology is aimed at providing a forum for fashionable interactions with innovative international and Indonesian experts to discuss engagingly the prediction of global trends in the next two to three decades. The one-day conference will allow speakers and participants to explore new ideas and innovations, through direct, open, and inspiring discussions in a showbiz-style setting.

The speakers will highlight their perspectives on the future trends of geopolitics, energy, technology, innovation, diplomacy, military, entrepreneurship, innovations, architecture, media, technology, power shifts, demographic power, and other features that will impact the 21st Century. The Conference will also provide a forum for intellectual interactions to project Indonesia’s future roles as an emerging economic powerhouse. The speakers are expected to raise the possible scenarios which Indonesia needs to know, anticipate and be prepared to face.

The International Conference on Futurology this year will also present a number of new ideas and innovations developed by distinguished Indonesian Diaspora Network members.

The Conference will take place in Grand Ballroom Djakarta Theater XXI, Jakarta, Indonesia on Saturday, October 20, 2012.

International and Indonesian speakers at the Second International Conference on Futurology will include:

International Speakers

1.      Prof. Jagdish N. Sheth, author of Chindia Rising

2.      Terrence Markin, National Intelligence Council, Global Trends 2030

3.      Frances Townsend, Council on Foreign Relations, Cyber Security

4.      Syam Mahidi, Global Business Services IBM ASEAN, Smart Cities

5.      Peter Maher, Group Country Manager Southeast Asia and Australasia VISA, The Future of Commerce

6.      Representative from Marvell, The Role of Emerging Economies in Promoting R&D

7.      Representative from Boeing, The Future of Travel and Transportation.

Indonesian Speakers

1.      Mr. Gita Wirjawan, Indonesian Minister of Trade

2.      Dr. Dino Patti Djalal, Indonesian Ambassador to the US

3.      Chairul Tandjung, Head of Indonesian National Economic Committee

4.      Mayor Inf. Agus Yudhoyono, former member of UN Peacekeeping Force in Lebanon (UNIFIL), Indonesian National Armed Force.

5.      Daliana Suryawinata, Director SHAU, Chief Officer IAI-EU, Curator Open City Jakarta & Batam, Lecturer The Why Factory

6.      Dr. Danet Suryatama, Innovator, Elektrikcar LL

7.      Dr. George Anwar, Department of Mechanical Engineering, University of Berkeley, California

8.      Edy Sulistyo, Co-Founder, Guest-Hub

9.      Nicolas Saputra, Actor.

Kepada seluruh Diaspora Indonesia di Amerika Serikat,

Saudara-saudaraku,

Di awal tahun 2013 ini, perkenankan saya atas nama keluarga - istri saya Rosa, dan putra-putri kami Alexa, Keanu, Chloe – serta atas nama keluarga besar KBRI Washington, D.C. dan seluruh KJRI se-AS (Chicago, Houston, Los Angeles, New York, San Francisco) mengucapkan Selamat Tahun Baru 2013.

Tidak terasa saya telah memasuki tahun ke-3 sebagai Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat. Selama lebih dari 2 tahun mengawal hubungan RI – AS, saya sangat bersyukur atas kerjasama dan persahabatan yang telah terjalin dengan diaspora Indonesia.

Dalam surat terbuka saya tahun 2011, saya memaparkan sejumlah prakarsa baru yang akan dirintis KBRI dan KJRI se-AS. Kami bersyukur bahwa sebagian besar dari gagasan-gagasan ini telah berhasil dicapai, antara lain:

• American Batik Design Competition (ABDC) yang sukses dilaksanakan di tahun 2011, dan berlanjut di tahun 2012 dengan pameran American Batik Exhibitions di Jakarta Convention Center dan di Grand Indonesia, dari 15 Februari – 4 Maret 2012. Saya senang bahwa komunitas batik di Indonesia menyambut baik lomba desain batik Amerika dan karya-karya yang dihasilkannya. Ini mencerminkan bahwa batik mulai mendunia dan dapat berasimilasi ke dalam budaya Amerika.
• Indonesia-US Think-Tank Conference telah diselenggarakan di Jakarta pada bulan Juli 2012. Forum ini untuk pertama kalinya mempertemukan berbagai think-tank kedua negara untuk bertukar pandangan mengenai masalah-masalah strategis.
• The International Conference on Futurology (ICF) telah dilaksanakan di tahun 2011, dan kembali digelar bulan Oktober 2012, dihadiri sekitar 1200 peserta. ICF tahun 2012 secara khusus menampilkan sejumlah inovator dari diaspora Indonesia: Edi Sulistyo dari perusahaan IT GuestHub (Columbus, Ohio), Dr. Danet Suryatama (University of Michigan), Profesor George Anwar (Berkeley, California) dan arsitek Daliana Suryawinata (Belanda).
• Film Hollywood “The Philosopher” sudah selesai shooting di Indonesia, dan tahun ini akan mulai beredar di bioskop AS. Di sini, KBRI Washington DC berkehormatan menjadi pihak yang mempertemukan produser film “The Philosopher” dengan investor Indonesia. Saya juga gembira, film aksi Indonesia seperti The Raid berhasil diputar di berbagai bioskop AS, bahkan masuk dalam pemasaran on-line seperti di Netflix.
• Gagasan untuk membentuk The Indonesia Network telah tercapai dengan lahirnya The Indonesian Diaspora Network (IDN). Gagasan Indonesian Diaspora Brain Bank juga telah mulai bergerak, dan akan berfungsi sebagai hub serta database figur-figur diaspora Indonesia yang profesional dan berprestasi.
• Upaya untuk mempertemukan Permias yang selama ini cenderung terpencar telah tercapai dengan terlaksananya Kongres Permias se-Amerika Serikat bulan Juli 2012 di Los Angeles, bersamaan dengan Kongres Diaspora Indonesia.
• Untuk meningkatkan budaya unggul di kalangan diaspora Indonesia, kami telah menerbitkan buku “Life Stories: Resep Sukses dan Etos Hidup Diaspora Indonesia di Negeri Orang”. Buku ini sudah beredar di Indonesia dan mendapat sambutan sangat baik di Indonesia dan juga sudah disebarkan melalui seluruh Perwakilan RI di seluruh dunia. Selain itu, telah pula dijalankan Ambassador’s Award for Excellence untuk siswa-siswi Indonesia yang berprestasi di AS, dan juga Indonesian Business Plan Competition (Indopreneur-USA) untuk mencari diaspora yang mempunyai ide bisnis yang cemerlang dan mempertemukan mereka dengan Angel Investors di Indonesia. Dr. Danet Suryatama (lulusan University of Michigan), inovator mobil listrik, adalah salah satu pemenang dari business plan competititon ini.
• Di bulan Februari 2012, sebagai bentuk peran serta Indonesia dalam memajukan perdamaian di Timur Tengah, KBRI Washington, D.C. memprakarsai US-Indonesia Interfaith Mission for Peace and Understanding to the Middle East. Kegiatan ini mengundang 20 pemuka lintas agama (Islam, Kristen dan Yahudi) dari Indonesia dan AS untuk melakukan perjalanan spiritual bersama ke Indonesia, Timur Tengah dan Amerika Serikat. Hasil misi bersama para pemimpin agama RI – AS ini telah dipresentasikan di Kongres AS.
• Selama kurun waktu tahun 2012 lalu, KBRI juga telah menyelenggarakan berbagai program lainnya, misalnya Indonesian Food Day untuk lebih dari 30 ribu siswa SD di Washington, D.C.; program Teletownhall Meeting bersama diaspora RI di AS; program Skype Friends RI-USA yang menghubungkan murid-murid sekolah di AS dan di Indonesia; program Blind Empathy for Children yang mengorganisir bantuan kemanusiaan anak-anak Indonesia untuk kalangan homeless di AS; premier film “Born to be Wild” (film dokumenter mengenai aktivis pelindung orangutan Birute Galdikas di Kalimantan) di Jakarta yang dihadiri oleh Presiden RI dan Menteri-Menteri Kabinet serta aktivis lingkungan hidup, dll.

Saya akui, tidak semua gagasan berhasil dilaksanakan. Misalnya, rencana untuk memproduksi reality show “Dangdut Goes to America” masih belum gol; upaya untuk mengadakan shooting reality show terkenal AS “The Bachelorette” di Indonesia hampir berhasil, namun kandas di menit terakhir karena tidak tercapai deal yang pas. Rencana untuk mengadakan Conference on Corporate Social Responsibility (CSR), dan untuk membuat fine-dining Indonesian Restaurant yang baru di AS, sampai sekarang juga belum terlaksana. Semua ini adalah cerminan dari kekurangan saya dan sepenuhnya tanggung-jawab saya sebagai pemimpin diplomasi Indonesia di AS, dan saya akan terus berupaya lebih baik ke depan.

Yang membesarkan hati, hubungan Indonesia – Amerika Serikat terus berkembang dan kini berada dalam kondisi yang mapan. Terlepas dari sejumlah masalah bilateral yang masih perlu diselesaikan, semangat untuk bekerjasama semakin tinggi dan semakin meluas di berbagai instansi Pemerintah kedua belah pihak. Intensitas hubungan antar-masyarakat jauh melampaui hubungan antar-pemerintah – suatu fenomena yang positif. Indonesia diapresiasi Amerika Serikat sebagai salah satu raksasa Asia – sebagai emerging economy, sebagai negara demokrasi besar, dan sebagai kekuatan regional. Sewaktu revolusi “Arab Spring” mulai bergulir, sejumlah pejabat maupun pakar AS ramai merujuk pada Indonesia sebagai model transisi yang sukses.

Dari segi kegiatan bilateral, Presiden Barack Obama telah berkunjung ke Bali bulan November 2011, sementara Presiden SBY berkunjung ke New York (September 2012) untuk membuka “Indonesia Investment Day” di Wall Street, dan mengadakan roundtable breakfast dengan CEO NY Stock Exchange dan dengan CEO perusahaan-perusahaan terkemuka AS. Presiden SBY juga menerima “Valuing Nature Award” dari WWF, CTI, WRI, yang mencerminkan pengakuan internasional atas kinerja Indonesia dalam bidang lingkungan hidup. Sejak 2010, Menlu Marty Natalegawa dan Secretary of State Hilary Clinton sudah 3 kali memimpin pertemuan tahunan US-Indonesia Joint Commission Meeting (JCM). “Indonesia Caucus” di Kongres AS juga terus tumbuh dengan semakin banyaknya anggota Kongres yang bergabung. Sementara di DPR RI sudah terbentuk Kaukus DPR RI – AS. Dengan terpilihnya kembali Presiden Barack Obama dalam pemilu 2012 lalu, US - Indonesia Comprehensive Partnership akan terus melaju, karena AS dalam 4 tahun ke depan akan tetap dipimpin oleh seorang Presiden yang sangat familiar dengan budaya dan batin Indonesia.

Dan yang terpenting, merekahnya hubungan RI – AS ini membawa manfaat kesejahteraan serta peluang yang lebih besar bagi rakyat Indonesia. Volume perdagangan RI – AS (Januari – Oktober 2012) lebih dari US$ 22 milyar, sementara investasi AS di Indonesia sejak tahun 2010 tetap berada di 5 besar. Di bidang pendidikan, sudah terjalin sekitar 15 kerjasama antara Perguruan Tinggi dan skema “double degree”, antara lain melibatkan Ohio University, ITB, University of Florida; maupun kerjasama student exchange antara lain University of Hawaii dengan Universitas Islam Indonesia dan UGM. Indonesia juga mendapatkan hibah dari AS sebesar 600 juta dollar melalui program Millennium Challenge Corporation (MCC) di bidang kesehatan (i.e. nutrisi anak), modernisasi sistem pengadaan (procurement) dan green prosperity. AS juga membantu modernisasi sistem pertahanan Indonesia dengan kesepakatan untuk memberikan 24 pesawat F-16 melalui fasilitas Excess Defense Article (EDA), yang kini sedang di-refurbish dengan biaya sekitar US$ 669 juta dari Pemerintah Indonesia.

Manfaat kerjasama ini berlaku 2 (dua) arah. Perusahaan penerbangan Indonesia Lion Air membeli 281 pesawat 737 seharga kurang lebih US$ 25 milyar – yang merupakan single commercial deal terbesar dalam sejarah Boeing. Investor Indonesia juga mulai masuk ke AS. Sejumlah filantropis dari Indonesia aktif mendukung program riset di Universitas dan think tank bergengsi AS: di Harvard University, Stanford University, The Carnegie Endowment for International Peace, CSIS, USINDO, dan lain-lain. Pengusaha Indonesia Erik Thohir membeli tim sepakbola AS, DC United, dan menjadi part-owner tim basket Philadelphia Sixers.

Dari semua kegiatan penting ini, mungkin yang paling berdimensi historis adalah Kongres Diaspora Indonesia yang diselenggarakan di Los Angeles bulan Juli 2012. Saya katakan bersejarah karena Kongres ini berhasil menyulut suatu identitas dan kebanggaan baru sebagai “Diaspora Indonesia”. Di Los Angeles, untuk pertama kalinya lebih dari 2000 diaspora Indonesia dari 21 negara bertemu dalam satu forum khusus, berembuk selama 2 hari untuk membahas berbagai topik: inovasi dan pendidikan, ekonomi kreatif, restoran Indonesia, soft power, kewirausahaan, citizenship and immigration, pluralisme dan demokrasi, serta isu-isu relevan lainnya. Kongres ini kemudian melahirkan Declaration of Indonesian Diaspora – apa yang disebut Anies Baswedan sebagai Sumpah Pemuda ke-2 yang berisi visi yang segar mengenai diaspora, dan mengenai masa depan Indonesia. (Naskah deklarasi diaspora tercantum di bawah). Di akhir Kongres, Deklarasi ini dibacakan oleh wakil-wakil diaspora Indonesia dari berbagai penjuru dunia, dalam berbagai bahasa dunia – sungguh suatu momen yang tak terlupakan (video pembacaan deklarasi dapat dilihat melalui link Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=8vMhWBRSuWE)

Kongres Diaspora Indonesia telah secara efektif merubah profil orang Indonesia di luar negeri, dan bahkan telah menjadi sumber inspirasi bagi bangsa Indonesia. Kongres telah memproklamirkan eksistensi diaspora sebagai suatu komunitas yang kaya – kaya ilmu, kaya modal, kaya semangat, kaya peluang, dan kaya jaringan, - dan mengukuhkan kembali tali batin diaspora dengan Indonesia.

Setelah sukses Kongres Diaspora Indonesia di Los Angeles, proses ini kemudian mempunyai nyawa sendiri. The genie is now out of the bottle !

Tiga (3) pengusaha diaspora Indonesia - Edward Wanandi dari Chicago, Fify dan Robert Manan dari Atlanta dan Felice Gunawan dari San Francisco - segera bergerak mendirikan Indonesian Diaspora Business Council (IDBC). Setelah itu, IDBC melakukan penandatanngan MoU dengan KADIN, APINDO dan HIPMI pada September 2012.

Diaspora Indonesia di AS juga cepat melakukan diskusi intensif melalui skype dan kemudian membentuk Indonesian Diaspora Network (IDN) Chapter USA yang dipimpin Mohamad Al-Arief, pemuda cerdas yang bekerja di World Bank. Setelah itu, cabang-cabang IDN lain akan segera mulai terbentuk di berbagai kota, IDN Chapter Philadelphia, IDN New York, serta di kota-kota lainnya di AS. Proses pembentukan chapter IDN ini kini terus berjalan.

Sementara itu, diaspora Priyo Pujiwasono dan kawan-kawan memelopori gagasan bahwa diaspora Indonesia perlu diwakili oleh daerah pemilihan (dapil) sendiri, dan tidak lagi diwakilkan pada dapil DKI 2 sebagaimana selama ini berlaku. Gagasan ini terus bergulir dan akibatnya pada tanggal 14 Desember 2012 sejumlah wakil diaspora Indonesia, diantaranya Deyantono, Mira Bagus, Robert Manan telah mengajukan permohonan hak uji material tentang pemilihan anggota legislatif Mahkamah Konstitusi di Jakarta untuk merealisir aspirasi ini. Tanggal 21 Januari 2013, dijadwalkan akan dilakukan hearing di Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi oleh tim dapil diaspora.

Kepengurusan Indonesian Diaspora Foundation/IDF juga telah terbentuk dan akan menjadi penggerak bagi kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan diaspora serta akan menjadi organisasi 501c3. IDF akan melancarkan berbagai program bantuan seperti; (1) Computers for Schools (program yang dirancang untuk membantu sekolah-sekolah Indonesia, terutama SD dan SMP di daerah yang belum memiliki komputer); (2) Foster Family One on One Program akan fokus pada upaya pemberantasan kemiskinan di Indonesia melalui kegiatan mentoring dan adoption oleh keluarga diaspora Indonesia kepada satu keluarga miskin di Indonesia; serta (3) Diaspora to Diaspora Program akan fokus untuk mendukung dan membantu sesama diaspora Indonesia.

Sementara itu, Indonesian Diaspora Network Brain Bank (IDN-BB) saat ini tengah mempersiapkan database berbasis website (internet) untuk menghubungkan diaspora Indonesia di seluruh dunia dari berbagai bidang. Website tersebut selain memuat berbagai database dan profil diaspora, juga akan memiliki program yang edukatif dan informatif.

Ada sisi lain dari diaspora yang penting dicatat. Dalam beberapa bulan terakhir, terjadi beberapa tragedi di AS yang mengusik nurani diaspora. Pada tanggal 20 Juli 2012, di Aurora, Colorado, seorang pemuda bernama John Holmes melakukan penembakan masal dalam bioskop dan membunuh 12 orang, serta melukai sekitar 58 orang lainnya, termasuk 3 anggota keluarga Diaspora Indonesia – Anggiat Mora, Rita Paulina dan putra mereka, Prodeo Patria. Segera setelah itu, diaspora langsung bergerak, terjun ke lapangan untuk bertemu korban, dan memberikan bantuan dan bersinergi dengan tim dari KJRI Los Angeles. Tak hanya itu, keluarga diaspora Indonesia juga ikut menjaga Prodeo Patria selama beberapa hari setelah keluar dari rumah sakit, karena sang ayah masih harus menjaga ibunya di rumah sakit. Saya kagum atas kekompakan dan rasa persaudaraan di antara diaspora Indonesia di Colorado yang bergerak secara proaktif.

Hal serupa terjadi dalam skala yang lebih besar ketika terjadi badai Sandy di Pantai Timur pada akhir Oktober 2012. KJRI New York bekerja bersama-sama diaspora Indonesia setempat, turun ke lapangan untuk melihat kerusakan yang menimpa diaspora Indonesia dan memberikan bantuan. Diaspora – tanpa diberi komando – secara otomatis langsung beraksi, melalui milis dan telepon, mengumpukan bantuan, mencari korban, berbagi informasi, bekerjasama dengan KBRI dan KJRI NY, dan mengirimkannya kepada keluarga yang membutuhkan. Saya menyampaikan apresiasi kepada diaspora Indonesia yang cepat dan tanggap berinisiatif untuk menggalang bantuan, di antaranya Uyung Asikin dan Hani White yang memberikan bantuan langsung kepada keluarga Aay Mina Weiler yang rumahnya hancur di Ocean City. Tentunya banyak diaspora lain yang turut berperan dalam mengkoordinir bantuan, seperti komunitas diaspora di Austin dan San Antonio, Texas, dan diaspora-diaspora lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Hal ini membuktikan diaspora Indonesia telah menjadi suatu komunitas yang kompak, dan suatu kekuatan sosial dengan rasa kepedulian yang tinggi. Hal ini sangat berbeda dengan situasi sebelumnya dimana komunitas-komunitas Indonesia di berbagai kota di AS umumnya tidak begitu saling mengenal. Karena itu, kita semua mempunyai tanggung jawab moral untuk terus menjaga dan menyalakan api diaspora ini.

Tahun 2013 akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi kita semua. IMF menyatakan ekonomi dunia akan menghadapi external headwinds yang deras tahun ini. Situasi politik dan keamanan dunia juga akan mengalami goncangan-goncangan. Namun di tengah semua tantangan itu, saya yakin akan 2 hal: momentum ekonomi Indonesia akan terus terjaga dan hubungan RI - AS akan terus berkembang.

Untuk tahun 2013, ada beberapa prioritas yang ingin kita capai.

Pertama, adalah menjaga hubungan baik RI - AS. Saya ingin hubungan Indonesia - AS semakin kokoh, dan tidak lagi terbebani oleh teori konspirasi dan sikap saling curiga yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hubungan Jakarta-Washington, D.C. di abad ke-21 harus dibangun atas dasar kesetaraan (equal partnership) dan dengan berorientasi ke depan (forward looking) untuk mencapai kepentingan bersama (shared interest). Hubungan RI – AS di abad ke-21 kini sudah mempunyai wajah baru, dengan modalitas baru, dalam era baru, sebagaimana tercermin dalam Deklarasi Comprehensive Partnership yang sudah disepakati Presiden SBY dan Presiden Barack Obama. Kini, kita harus menjaga agar kemitraan baru ini dapat memberikan kontribusi yang konkret bagi kesejahteraan rakyat, dan bagi keluarga serta individu Indonesia.

Tahun ini, akan diadakan lagi US -Indonesia Joint Commission Meeting ke-4 pada tingkat Menteri. Kami juga akan berupaya menyelesaikan sejumlah isu-isu bilateral, termasuk masalah perdagangan dan investasi, misalnya ekspor minyak kelapa sawit ke AS; dispute di WTO tentang ekspor produk seafood ke AS, khususnya udang; dan isu-isu lainnya. Indonesia tahun ini juga menjadi tuan rumah KTT APEC yang akan berlangsung di Bali bulan Oktober 2013, dan mengharapkan partisipasi aktif AS pada tingkat tertinggi.

Kedua, saya juga ingin agar diaspora Indonesia semakin kompak, dan dalam pergaulan sosial tidak membedakan antara diaspora WNI dan diaspora yang sudah menjadi warga AS. Saya juga mengharapkan kekompakan dan persaudaraan itu semakin kokoh antara masyarakat dari berbagai macam latar belakang suku, budaya dan agama. Saya ingin diaspora Indonesia di AS menjadi tauladan bagi kebhinekaan Indonesia di tanah air. Komunitas Muslim, Kristen, Hindu, dan Budha dalam tubuh diaspora Indonesia perlu terus meningkatkan tali persaudaraan dan semangat toleransi di antara kita semua. Hindari sikap ekslusivisme dan tingkatkan solidaritas. Ketika timbul kontroversi film ”The Innocence of Muslims”, saya senang sekali melihat Oscar Zaky dari organisasi IMAAM, Pendeta Tanos dari komunitas Kristen Indonesia, ikut bersama saya ke State Department untuk menyerukan pandangan bersama mereka membela integritas Islam. Saya berharap hal ini juga berlaku dua arah. Apabila komunitas agama lain mengalami masalah serupa, komunitas diaspora agama lainnya juga akan solider.

Ketiga, mari kita sukseskan Kongres Diaspora Indonesia ke-2 di Jakarta bulan Agustus 2013. Kongres ke-2 ini bertema “Diaspora Indonesia Pulang Kampung”. Ini akan merupakan kesempatan emas bagi Bangsa Indonesia di tanah air untuk melihat sendiri dan berinteraksi dengan diaspora secara langsung dan bukan dari layar televisi. Bagi sejumlah diaspora lain, ini akan menjadi perjalanan yang emosional karena merupakan pertama kalinya mereka pulang ke Indonesia setelah puluhan tahun hidup dan berkarya di negeri lain.

Saya menghimbau para diaspora di Amerika untuk mulai merencanakan berpartisipasi dalam Kongres Diaspora Indonesia ke-2 di Jakarta, dan mulai menabung untuk perjalanan pulang kampung tersebut. Jikalau memungkinkan, saya anjurkan diaspora dapat membawa keluarga untuk turut merasakan suasana Hari Kemerdekaan 17 Agustus dan juga lebaran di Indonesia. Saya juga berharap agar dalam 8 bulan ke depan, komunitas diaspora Indonesia di Amerika secara aktif membentuk berbagai IDN chapter di kota / wilayah masing-masing – di Houston, Boston, Chicago, Seattle, San Francisco, Los Angeles, Miami, dll. Saya juga menyampaikan harapan agar diaspora Indonesia terus memupuk networking sesama diaspora, baik di AS maupun di seluruh dunia. Biaya untuk membangun networking ini relatif murah karena dapat menggunakan fasilitas milis, skype, social media, dll. Ingatlah: networking adalah sumber peluang, pemberdayaan dan kekuatan bagi anda dan keluarga anda.

Khusus untuk siswa-siswa Permias se-Amerika, saya sampaikan agar jangan menyia-nyiakan kesempatan emas untuk menjadi komunitas yang relevan bagi bangsa Indonesia. Permias se-Amerika sudah di”tantang” oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, dan saya sendiri untuk membuat makalah mengenai visi “Indonesia 2050”, yang akan dipersembahkan dalam Kongres Diaspora Indonesia ke-2 di Jakarta tahun ini. Jangan lewatkan peluang ini untuk membuktikan kekuatan intelektualitas Permias dan generasi muda Indonesia.

Untuk menampung ide, masukan, kritik, saya juga akan melakukan Teletown Hall Conference untuk diaspora Indonesia di AS pada awal Februari 2013. Teleconference Town Hall adalah forum komunikasi interaktif real time secara langsung melalui sambungan telepon bebas biaya. Ini adalah kesempatan bagi saya dan anda untuk berbicara langsung per-telepon sebagai sesama kolega. Untuk yang berminat bergabung, harap menghubungi KBRI Washington, D.C. melalui email: teletownhall@embassyofindonesia.org Untuk seluruh WNI yang mempunyai masalah dan memerlukan bantuan kekonsuleran (misalnya masalah paspor, mengalami bencana/musibah) saya harapkan untuk tidak segan-segan menghubungi KJRI terdekat/KBRI Washington, D.C. Mengingat ekonomi AS yang belum benar-benar pulih, saya ingin juga menghimbau agar sesama diaspora Indonesia dapat saling membantu, terutama untuk saudara-saudara diaspora Indonesia yang “hidup keras” dan berusaha survive di tengah kesulitan ekonomi ini.

Akhir kata, saya dan keluarga mohon maaf sekiranya dalam pelaksanaan kegiatan serta tugas-tugas terdapat kesalahan dan kekhilafan. Selain itu, segala kekurangan staf KBRI Washington DC adalah tanggung jawab saya dan akan terus saya perbaiki. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh staf KBRI dan KJRI se-AS atas dedikasi mereka melaksanakan tugas negara dan menjaga hubungan RI-AS, serta dalam meningkatkan hubungan dengan diaspora. Apresiasi tertinggi saya sampaikan dari lubuk hati yang dalam kepada masyarakat dan Diaspora Indonesia di AS yang menjadi sumber energi dan inspirasi bagi seluruh diplomat Indonesia di Amerika Serikat.

Sampaikan salam hormat saya kepada keluarga Anda, dan Selamat Tahun Baru 2013. Semoga Tuhan memberkati kita semua.





(Signed)


Dr. Dino Patti Djalal
Duta Besar LBBP RI
Kedutaan Besar Republik Indonesia
2020 Massachusetts Avenue NW
Washington, DC 20036
Twitter : @dinopattidjalal
Website: www.embassyofindonesia.org

Kepada seluruh Diaspora Indonesia di Amerika Serikat,

Saudara-saudaraku,

Di awal tahun 2013 ini, perkenankan saya atas nama keluarga - istri saya Rosa, dan putra-putri kami Alexa, Keanu, Chloe – serta atas nama keluarga besar KBRI Washington, D.C. dan seluruh KJRI se-AS (Chicago, Houston, Los Angeles, New York, San Francisco) mengucapkan Selamat Tahun Baru 2013.

Tidak terasa saya telah memasuki tahun ke-3 sebagai Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat. Selama lebih dari 2 tahun mengawal hubungan RI – AS, saya sangat bersyukur atas kerjasama dan persahabatan yang telah terjalin dengan diaspora Indonesia.

Dalam surat terbuka saya tahun 2011, saya memaparkan sejumlah prakarsa baru yang akan dirintis KBRI dan KJRI se-AS. Kami bersyukur bahwa sebagian besar dari gagasan-gagasan ini telah berhasil dicapai, antara lain:

• American Batik Design Competition (ABDC) yang sukses dilaksanakan di tahun 2011, dan berlanjut di tahun 2012 dengan pameran American Batik Exhibitions di Jakarta Convention Center dan di Grand Indonesia, dari 15 Februari – 4 Maret 2012. Saya senang bahwa komunitas batik di Indonesia menyambut baik lomba desain batik Amerika dan karya-karya yang dihasilkannya. Ini mencerminkan bahwa batik mulai mendunia dan dapat berasimilasi ke dalam budaya Amerika.
• Indonesia-US Think-Tank Conference telah diselenggarakan di Jakarta pada bulan Juli 2012. Forum ini untuk pertama kalinya mempertemukan berbagai think-tank kedua negara untuk bertukar pandangan mengenai masalah-masalah strategis.
• The International Conference on Futurology (ICF) telah dilaksanakan di tahun 2011, dan kembali digelar bulan Oktober 2012, dihadiri sekitar 1200 peserta. ICF tahun 2012 secara khusus menampilkan sejumlah inovator dari diaspora Indonesia: Edi Sulistyo dari perusahaan IT GuestHub (Columbus, Ohio), Dr. Danet Suryatama (University of Michigan), Profesor George Anwar (Berkeley, California) dan arsitek Daliana Suryawinata (Belanda).
• Film Hollywood “The Philosopher” sudah selesai shooting di Indonesia, dan tahun ini akan mulai beredar di bioskop AS. Di sini, KBRI Washington DC berkehormatan menjadi pihak yang mempertemukan produser film “The Philosopher” dengan investor Indonesia. Saya juga gembira, film aksi Indonesia seperti The Raid berhasil diputar di berbagai bioskop AS, bahkan masuk dalam pemasaran on-line seperti di Netflix.
• Gagasan untuk membentuk The Indonesia Network telah tercapai dengan lahirnya The Indonesian Diaspora Network (IDN). Gagasan Indonesian Diaspora Brain Bank juga telah mulai bergerak, dan akan berfungsi sebagai hub serta database figur-figur diaspora Indonesia yang profesional dan berprestasi.
• Upaya untuk mempertemukan Permias yang selama ini cenderung terpencar telah tercapai dengan terlaksananya Kongres Permias se-Amerika Serikat bulan Juli 2012 di Los Angeles, bersamaan dengan Kongres Diaspora Indonesia.
• Untuk meningkatkan budaya unggul di kalangan diaspora Indonesia, kami telah menerbitkan buku “Life Stories: Resep Sukses dan Etos Hidup Diaspora Indonesia di Negeri Orang”. Buku ini sudah beredar di Indonesia dan mendapat sambutan sangat baik di Indonesia dan juga sudah disebarkan melalui seluruh Perwakilan RI di seluruh dunia. Selain itu, telah pula dijalankan Ambassador’s Award for Excellence untuk siswa-siswi Indonesia yang berprestasi di AS, dan juga Indonesian Business Plan Competition (Indopreneur-USA) untuk mencari diaspora yang mempunyai ide bisnis yang cemerlang dan mempertemukan mereka dengan Angel Investors di Indonesia. Dr. Danet Suryatama (lulusan University of Michigan), inovator mobil listrik, adalah salah satu pemenang dari business plan competititon ini.
• Di bulan Februari 2012, sebagai bentuk peran serta Indonesia dalam memajukan perdamaian di Timur Tengah, KBRI Washington, D.C. memprakarsai US-Indonesia Interfaith Mission for Peace and Understanding to the Middle East. Kegiatan ini mengundang 20 pemuka lintas agama (Islam, Kristen dan Yahudi) dari Indonesia dan AS untuk melakukan perjalanan spiritual bersama ke Indonesia, Timur Tengah dan Amerika Serikat. Hasil misi bersama para pemimpin agama RI – AS ini telah dipresentasikan di Kongres AS.
• Selama kurun waktu tahun 2012 lalu, KBRI juga telah menyelenggarakan berbagai program lainnya, misalnya Indonesian Food Day untuk lebih dari 30 ribu siswa SD di Washington, D.C.; program Teletownhall Meeting bersama diaspora RI di AS; program Skype Friends RI-USA yang menghubungkan murid-murid sekolah di AS dan di Indonesia; program Blind Empathy for Children yang mengorganisir bantuan kemanusiaan anak-anak Indonesia untuk kalangan homeless di AS; premier film “Born to be Wild” (film dokumenter mengenai aktivis pelindung orangutan Birute Galdikas di Kalimantan) di Jakarta yang dihadiri oleh Presiden RI dan Menteri-Menteri Kabinet serta aktivis lingkungan hidup, dll.

Saya akui, tidak semua gagasan berhasil dilaksanakan. Misalnya, rencana untuk memproduksi reality show “Dangdut Goes to America” masih belum gol; upaya untuk mengadakan shooting reality show terkenal AS “The Bachelorette” di Indonesia hampir berhasil, namun kandas di menit terakhir karena tidak tercapai deal yang pas. Rencana untuk mengadakan Conference on Corporate Social Responsibility (CSR), dan untuk membuat fine-dining Indonesian Restaurant yang baru di AS, sampai sekarang juga belum terlaksana. Semua ini adalah cerminan dari kekurangan saya dan sepenuhnya tanggung-jawab saya sebagai pemimpin diplomasi Indonesia di AS, dan saya akan terus berupaya lebih baik ke depan.

Yang membesarkan hati, hubungan Indonesia – Amerika Serikat terus berkembang dan kini berada dalam kondisi yang mapan. Terlepas dari sejumlah masalah bilateral yang masih perlu diselesaikan, semangat untuk bekerjasama semakin tinggi dan semakin meluas di berbagai instansi Pemerintah kedua belah pihak. Intensitas hubungan antar-masyarakat jauh melampaui hubungan antar-pemerintah – suatu fenomena yang positif. Indonesia diapresiasi Amerika Serikat sebagai salah satu raksasa Asia – sebagai emerging economy, sebagai negara demokrasi besar, dan sebagai kekuatan regional. Sewaktu revolusi “Arab Spring” mulai bergulir, sejumlah pejabat maupun pakar AS ramai merujuk pada Indonesia sebagai model transisi yang sukses.

Dari segi kegiatan bilateral, Presiden Barack Obama telah berkunjung ke Bali bulan November 2011, sementara Presiden SBY berkunjung ke New York (September 2012) untuk membuka “Indonesia Investment Day” di Wall Street, dan mengadakan roundtable breakfast dengan CEO NY Stock Exchange dan dengan CEO perusahaan-perusahaan terkemuka AS. Presiden SBY juga menerima “Valuing Nature Award” dari WWF, CTI, WRI, yang mencerminkan pengakuan internasional atas kinerja Indonesia dalam bidang lingkungan hidup. Sejak 2010, Menlu Marty Natalegawa dan Secretary of State Hilary Clinton sudah 3 kali memimpin pertemuan tahunan US-Indonesia Joint Commission Meeting (JCM). “Indonesia Caucus” di Kongres AS juga terus tumbuh dengan semakin banyaknya anggota Kongres yang bergabung. Sementara di DPR RI sudah terbentuk Kaukus DPR RI – AS. Dengan terpilihnya kembali Presiden Barack Obama dalam pemilu 2012 lalu, US - Indonesia Comprehensive Partnership akan terus melaju, karena AS dalam 4 tahun ke depan akan tetap dipimpin oleh seorang Presiden yang sangat familiar dengan budaya dan batin Indonesia.

Dan yang terpenting, merekahnya hubungan RI – AS ini membawa manfaat kesejahteraan serta peluang yang lebih besar bagi rakyat Indonesia. Volume perdagangan RI – AS (Januari – Oktober 2012) lebih dari US$ 22 milyar, sementara investasi AS di Indonesia sejak tahun 2010 tetap berada di 5 besar. Di bidang pendidikan, sudah terjalin sekitar 15 kerjasama antara Perguruan Tinggi dan skema “double degree”, antara lain melibatkan Ohio University, ITB, University of Florida; maupun kerjasama student exchange antara lain University of Hawaii dengan Universitas Islam Indonesia dan UGM. Indonesia juga mendapatkan hibah dari AS sebesar 600 juta dollar melalui program Millennium Challenge Corporation (MCC) di bidang kesehatan (i.e. nutrisi anak), modernisasi sistem pengadaan (procurement) dan green prosperity. AS juga membantu modernisasi sistem pertahanan Indonesia dengan kesepakatan untuk memberikan 24 pesawat F-16 melalui fasilitas Excess Defense Article (EDA), yang kini sedang di-refurbish dengan biaya sekitar US$ 669 juta dari Pemerintah Indonesia.

Manfaat kerjasama ini berlaku 2 (dua) arah. Perusahaan penerbangan Indonesia Lion Air membeli 281 pesawat 737 seharga kurang lebih US$ 25 milyar – yang merupakan single commercial deal terbesar dalam sejarah Boeing. Investor Indonesia juga mulai masuk ke AS. Sejumlah filantropis dari Indonesia aktif mendukung program riset di Universitas dan think tank bergengsi AS: di Harvard University, Stanford University, The Carnegie Endowment for International Peace, CSIS, USINDO, dan lain-lain. Pengusaha Indonesia Erik Thohir membeli tim sepakbola AS, DC United, dan menjadi part-owner tim basket Philadelphia Sixers.

Dari semua kegiatan penting ini, mungkin yang paling berdimensi historis adalah Kongres Diaspora Indonesia yang diselenggarakan di Los Angeles bulan Juli 2012. Saya katakan bersejarah karena Kongres ini berhasil menyulut suatu identitas dan kebanggaan baru sebagai “Diaspora Indonesia”. Di Los Angeles, untuk pertama kalinya lebih dari 2000 diaspora Indonesia dari 21 negara bertemu dalam satu forum khusus, berembuk selama 2 hari untuk membahas berbagai topik: inovasi dan pendidikan, ekonomi kreatif, restoran Indonesia, soft power, kewirausahaan, citizenship and immigration, pluralisme dan demokrasi, serta isu-isu relevan lainnya. Kongres ini kemudian melahirkan Declaration of Indonesian Diaspora – apa yang disebut Anies Baswedan sebagai Sumpah Pemuda ke-2 yang berisi visi yang segar mengenai diaspora, dan mengenai masa depan Indonesia. (Naskah deklarasi diaspora tercantum di bawah). Di akhir Kongres, Deklarasi ini dibacakan oleh wakil-wakil diaspora Indonesia dari berbagai penjuru dunia, dalam berbagai bahasa dunia – sungguh suatu momen yang tak terlupakan (video pembacaan deklarasi dapat dilihat melalui link Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=8vMhWBRSuWE)

Kongres Diaspora Indonesia telah secara efektif merubah profil orang Indonesia di luar negeri, dan bahkan telah menjadi sumber inspirasi bagi bangsa Indonesia. Kongres telah memproklamirkan eksistensi diaspora sebagai suatu komunitas yang kaya – kaya ilmu, kaya modal, kaya semangat, kaya peluang, dan kaya jaringan, - dan mengukuhkan kembali tali batin diaspora dengan Indonesia.

Setelah sukses Kongres Diaspora Indonesia di Los Angeles, proses ini kemudian mempunyai nyawa sendiri. The genie is now out of the bottle !

Tiga (3) pengusaha diaspora Indonesia - Edward Wanandi dari Chicago, Fify dan Robert Manan dari Atlanta dan Felice Gunawan dari San Francisco - segera bergerak mendirikan Indonesian Diaspora Business Council (IDBC). Setelah itu, IDBC melakukan penandatanngan MoU dengan KADIN, APINDO dan HIPMI pada September 2012.

Diaspora Indonesia di AS juga cepat melakukan diskusi intensif melalui skype dan kemudian membentuk Indonesian Diaspora Network (IDN) Chapter USA yang dipimpin Mohamad Al-Arief, pemuda cerdas yang bekerja di World Bank. Setelah itu, cabang-cabang IDN lain akan segera mulai terbentuk di berbagai kota, IDN Chapter Philadelphia, IDN New York, serta di kota-kota lainnya di AS. Proses pembentukan chapter IDN ini kini terus berjalan.

Sementara itu, diaspora Priyo Pujiwasono dan kawan-kawan memelopori gagasan bahwa diaspora Indonesia perlu diwakili oleh daerah pemilihan (dapil) sendiri, dan tidak lagi diwakilkan pada dapil DKI 2 sebagaimana selama ini berlaku. Gagasan ini terus bergulir dan akibatnya pada tanggal 14 Desember 2012 sejumlah wakil diaspora Indonesia, diantaranya Deyantono, Mira Bagus, Robert Manan telah mengajukan permohonan hak uji material tentang pemilihan anggota legislatif Mahkamah Konstitusi di Jakarta untuk merealisir aspirasi ini. Tanggal 21 Januari 2013, dijadwalkan akan dilakukan hearing di Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi oleh tim dapil diaspora.

Kepengurusan Indonesian Diaspora Foundation/IDF juga telah terbentuk dan akan menjadi penggerak bagi kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan diaspora serta akan menjadi organisasi 501c3. IDF akan melancarkan berbagai program bantuan seperti; (1) Computers for Schools (program yang dirancang untuk membantu sekolah-sekolah Indonesia, terutama SD dan SMP di daerah yang belum memiliki komputer); (2) Foster Family One on One Program akan fokus pada upaya pemberantasan kemiskinan di Indonesia melalui kegiatan mentoring dan adoption oleh keluarga diaspora Indonesia kepada satu keluarga miskin di Indonesia; serta (3) Diaspora to Diaspora Program akan fokus untuk mendukung dan membantu sesama diaspora Indonesia.

Sementara itu, Indonesian Diaspora Network Brain Bank (IDN-BB) saat ini tengah mempersiapkan database berbasis website (internet) untuk menghubungkan diaspora Indonesia di seluruh dunia dari berbagai bidang. Website tersebut selain memuat berbagai database dan profil diaspora, juga akan memiliki program yang edukatif dan informatif.

Ada sisi lain dari diaspora yang penting dicatat. Dalam beberapa bulan terakhir, terjadi beberapa tragedi di AS yang mengusik nurani diaspora. Pada tanggal 20 Juli 2012, di Aurora, Colorado, seorang pemuda bernama John Holmes melakukan penembakan masal dalam bioskop dan membunuh 12 orang, serta melukai sekitar 58 orang lainnya, termasuk 3 anggota keluarga Diaspora Indonesia – Anggiat Mora, Rita Paulina dan putra mereka, Prodeo Patria. Segera setelah itu, diaspora langsung bergerak, terjun ke lapangan untuk bertemu korban, dan memberikan bantuan dan bersinergi dengan tim dari KJRI Los Angeles. Tak hanya itu, keluarga diaspora Indonesia juga ikut menjaga Prodeo Patria selama beberapa hari setelah keluar dari rumah sakit, karena sang ayah masih harus menjaga ibunya di rumah sakit. Saya kagum atas kekompakan dan rasa persaudaraan di antara diaspora Indonesia di Colorado yang bergerak secara proaktif.

Hal serupa terjadi dalam skala yang lebih besar ketika terjadi badai Sandy di Pantai Timur pada akhir Oktober 2012. KJRI New York bekerja bersama-sama diaspora Indonesia setempat, turun ke lapangan untuk melihat kerusakan yang menimpa diaspora Indonesia dan memberikan bantuan. Diaspora – tanpa diberi komando – secara otomatis langsung beraksi, melalui milis dan telepon, mengumpukan bantuan, mencari korban, berbagi informasi, bekerjasama dengan KBRI dan KJRI NY, dan mengirimkannya kepada keluarga yang membutuhkan. Saya menyampaikan apresiasi kepada diaspora Indonesia yang cepat dan tanggap berinisiatif untuk menggalang bantuan, di antaranya Uyung Asikin dan Hani White yang memberikan bantuan langsung kepada keluarga Aay Mina Weiler yang rumahnya hancur di Ocean City. Tentunya banyak diaspora lain yang turut berperan dalam mengkoordinir bantuan, seperti komunitas diaspora di Austin dan San Antonio, Texas, dan diaspora-diaspora lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Hal ini membuktikan diaspora Indonesia telah menjadi suatu komunitas yang kompak, dan suatu kekuatan sosial dengan rasa kepedulian yang tinggi. Hal ini sangat berbeda dengan situasi sebelumnya dimana komunitas-komunitas Indonesia di berbagai kota di AS umumnya tidak begitu saling mengenal. Karena itu, kita semua mempunyai tanggung jawab moral untuk terus menjaga dan menyalakan api diaspora ini.

Tahun 2013 akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi kita semua. IMF menyatakan ekonomi dunia akan menghadapi external headwinds yang deras tahun ini. Situasi politik dan keamanan dunia juga akan mengalami goncangan-goncangan. Namun di tengah semua tantangan itu, saya yakin akan 2 hal: momentum ekonomi Indonesia akan terus terjaga dan hubungan RI - AS akan terus berkembang.

Untuk tahun 2013, ada beberapa prioritas yang ingin kita capai.

Pertama, adalah menjaga hubungan baik RI - AS. Saya ingin hubungan Indonesia - AS semakin kokoh, dan tidak lagi terbebani oleh teori konspirasi dan sikap saling curiga yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hubungan Jakarta-Washington, D.C. di abad ke-21 harus dibangun atas dasar kesetaraan (equal partnership) dan dengan berorientasi ke depan (forward looking) untuk mencapai kepentingan bersama (shared interest). Hubungan RI – AS di abad ke-21 kini sudah mempunyai wajah baru, dengan modalitas baru, dalam era baru, sebagaimana tercermin dalam Deklarasi Comprehensive Partnership yang sudah disepakati Presiden SBY dan Presiden Barack Obama. Kini, kita harus menjaga agar kemitraan baru ini dapat memberikan kontribusi yang konkret bagi kesejahteraan rakyat, dan bagi keluarga serta individu Indonesia.

Tahun ini, akan diadakan lagi US -Indonesia Joint Commission Meeting ke-4 pada tingkat Menteri. Kami juga akan berupaya menyelesaikan sejumlah isu-isu bilateral, termasuk masalah perdagangan dan investasi, misalnya ekspor minyak kelapa sawit ke AS; dispute di WTO tentang ekspor produk seafood ke AS, khususnya udang; dan isu-isu lainnya. Indonesia tahun ini juga menjadi tuan rumah KTT APEC yang akan berlangsung di Bali bulan Oktober 2013, dan mengharapkan partisipasi aktif AS pada tingkat tertinggi.

Kedua, saya juga ingin agar diaspora Indonesia semakin kompak, dan dalam pergaulan sosial tidak membedakan antara diaspora WNI dan diaspora yang sudah menjadi warga AS. Saya juga mengharapkan kekompakan dan persaudaraan itu semakin kokoh antara masyarakat dari berbagai macam latar belakang suku, budaya dan agama. Saya ingin diaspora Indonesia di AS menjadi tauladan bagi kebhinekaan Indonesia di tanah air. Komunitas Muslim, Kristen, Hindu, dan Budha dalam tubuh diaspora Indonesia perlu terus meningkatkan tali persaudaraan dan semangat toleransi di antara kita semua. Hindari sikap ekslusivisme dan tingkatkan solidaritas. Ketika timbul kontroversi film ”The Innocence of Muslims”, saya senang sekali melihat Oscar Zaky dari organisasi IMAAM, Pendeta Tanos dari komunitas Kristen Indonesia, ikut bersama saya ke State Department untuk menyerukan pandangan bersama mereka membela integritas Islam. Saya berharap hal ini juga berlaku dua arah. Apabila komunitas agama lain mengalami masalah serupa, komunitas diaspora agama lainnya juga akan solider.

Ketiga, mari kita sukseskan Kongres Diaspora Indonesia ke-2 di Jakarta bulan Agustus 2013. Kongres ke-2 ini bertema “Diaspora Indonesia Pulang Kampung”. Ini akan merupakan kesempatan emas bagi Bangsa Indonesia di tanah air untuk melihat sendiri dan berinteraksi dengan diaspora secara langsung dan bukan dari layar televisi. Bagi sejumlah diaspora lain, ini akan menjadi perjalanan yang emosional karena merupakan pertama kalinya mereka pulang ke Indonesia setelah puluhan tahun hidup dan berkarya di negeri lain.

Saya menghimbau para diaspora di Amerika untuk mulai merencanakan berpartisipasi dalam Kongres Diaspora Indonesia ke-2 di Jakarta, dan mulai menabung untuk perjalanan pulang kampung tersebut. Jikalau memungkinkan, saya anjurkan diaspora dapat membawa keluarga untuk turut merasakan suasana Hari Kemerdekaan 17 Agustus dan juga lebaran di Indonesia. Saya juga berharap agar dalam 8 bulan ke depan, komunitas diaspora Indonesia di Amerika secara aktif membentuk berbagai IDN chapter di kota / wilayah masing-masing – di Houston, Boston, Chicago, Seattle, San Francisco, Los Angeles, Miami, dll. Saya juga menyampaikan harapan agar diaspora Indonesia terus memupuk networking sesama diaspora, baik di AS maupun di seluruh dunia. Biaya untuk membangun networking ini relatif murah karena dapat menggunakan fasilitas milis, skype, social media, dll. Ingatlah: networking adalah sumber peluang, pemberdayaan dan kekuatan bagi anda dan keluarga anda.

Khusus untuk siswa-siswa Permias se-Amerika, saya sampaikan agar jangan menyia-nyiakan kesempatan emas untuk menjadi komunitas yang relevan bagi bangsa Indonesia. Permias se-Amerika sudah di”tantang” oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, dan saya sendiri untuk membuat makalah mengenai visi “Indonesia 2050”, yang akan dipersembahkan dalam Kongres Diaspora Indonesia ke-2 di Jakarta tahun ini. Jangan lewatkan peluang ini untuk membuktikan kekuatan intelektualitas Permias dan generasi muda Indonesia.

Untuk menampung ide, masukan, kritik, saya juga akan melakukan Teletown Hall Conference untuk diaspora Indonesia di AS pada awal Februari 2013. Teleconference Town Hall adalah forum komunikasi interaktif real time secara langsung melalui sambungan telepon bebas biaya. Ini adalah kesempatan bagi saya dan anda untuk berbicara langsung per-telepon sebagai sesama kolega. Untuk yang berminat bergabung, harap menghubungi KBRI Washington, D.C. melalui email: teletownhall@embassyofindonesia.org Untuk seluruh WNI yang mempunyai masalah dan memerlukan bantuan kekonsuleran (misalnya masalah paspor, mengalami bencana/musibah) saya harapkan untuk tidak segan-segan menghubungi KJRI terdekat/KBRI Washington, D.C. Mengingat ekonomi AS yang belum benar-benar pulih, saya ingin juga menghimbau agar sesama diaspora Indonesia dapat saling membantu, terutama untuk saudara-saudara diaspora Indonesia yang “hidup keras” dan berusaha survive di tengah kesulitan ekonomi ini.

Akhir kata, saya dan keluarga mohon maaf sekiranya dalam pelaksanaan kegiatan serta tugas-tugas terdapat kesalahan dan kekhilafan. Selain itu, segala kekurangan staf KBRI Washington DC adalah tanggung jawab saya dan akan terus saya perbaiki. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh staf KBRI dan KJRI se-AS atas dedikasi mereka melaksanakan tugas negara dan menjaga hubungan RI-AS, serta dalam meningkatkan hubungan dengan diaspora. Apresiasi tertinggi saya sampaikan dari lubuk hati yang dalam kepada masyarakat dan Diaspora Indonesia di AS yang menjadi sumber energi dan inspirasi bagi seluruh diplomat Indonesia di Amerika Serikat.

Sampaikan salam hormat saya kepada keluarga Anda, dan Selamat Tahun Baru 2013. Semoga Tuhan memberkati kita semua.





(Signed)


Dr. Dino Patti Djalal
Duta Besar LBBP RI
Kedutaan Besar Republik Indonesia
2020 Massachusetts Avenue NW
Washington, DC 20036
Twitter : @dinopattidjalal
Website: www.embassyofindonesia.org

Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kedutaan Besar RI Washington DC telah menyelenggarakan US-Indonesia Think Tank Conference yang diselenggarakan pada 16-17 Juli 2012 di Kementerian Luar Negeri, Jakarta.